NEWS ONE

Kejagung Tangkap Buronan Terpidana Kasus Ujaran Kebencian.

Written By Berita One on Selasa, 18 September 2018 | 16.15.00

Jakarta,BERITA,ONE.COM-Terpidana Erma Ginting alias Erma yang dihukum dalam kasus Sara, diamankan  tim Intel Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang di  desa Seberaya, Kabupaten  Karo,  Sumatera Utara Selasa, 18 September 2018.

Siaran Pers  Kejaksaan Agung mengatakan,  penangkapan terhadap terpidana Erma Ginting didasarkan pada
putusan MA Nomor 2585K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Maret 2017 Surat Kajati Bangka Belitung Nomor R-185/n.9/Dek.3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018.

Dalam amar putusannya hakim MA menyatakan,  Erma Ginting terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, dan antar golongan (SARA)".

Perbuatan Erma Ginting melanggar pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman penjara 4  tahun dan 6  bulan. Selain itu terhukum diwajibkan membayar   denda Rp 1 milyar  subsidair 6  bulan kurungan.

Dan selama ini, kata pihak Kepala Pusat Penerangan dan  Hukum Kejaksaan Agung ( Kapuspenkum Kejagung)  menjelaskan, Tim Intelijen Kejagung sudah  mengamankan sebanyak 165  uronan. (SUR).

Jangan Biarkan BPJS Kesehatan Jalanya Terseok-Seok

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Sejak 2014-2015 , BPJS Kesehatan telah defisit, padahal sudah ada penganggaran mencapai Rp 4,5 triliun hingga Rp 6 triliun, sampai saat ini total defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun. Melihat kondisi anggaran negara saat ini, tidaklah dalam kondisi yang aman. Terlebih lagi badai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berkecamuk.

Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang tak kunjung tuntas, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyarankan, agar para pemangku kepentingan mengumpulkan seluruh ahli aktuaria dan ekonomi, guna memberikan solusi atasi masalah ini. Ia menegaskan, hendaknya masalah jaminan kesehatan untuk rakyat jangan hanya dibebankan kepada BPJS Kesehatan saja, karena tanpa kerja sama para lembaga negara masalah defisit sulit diatasi.

“Kita melihat BPJS disuruh jungkir balik sendirian, tanpa didukung oleh instrumen pemerintah yang lainnya. Dalam konteks ini kan ada Menteri Kesehatan, ada DJSN, ada juga Menteri Keuangan,” papar Dede saat rapat kerja dengan Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dede menilai persoalan yang dialami BPJS Kesehatan sangat dilematis. Masyarakat perlu mendapat pelayanan kesehatan yang layak, namun di sisi lain anggaran untuk memberikan pelayanan kesehatan cekak. “Nah kalau kita perhatikan, apa yang disebut bailout hari ini tuh Rp 4,993 triliun jauh dari kebutuhan. Kebutuhannya itu Rp 16,5 triliun. Kalau dikurangi carry over-nya itu kira-kira Rp 11 triliun,” ungkap Dede.

Politisi Partai Demokrat ini mengibaratkan BPJS Kesehatan layaknya mobil Mercy seri C plus terbaik, tetapi bahan bakarnya tidak memadai, sehingga jalannya pun terseok-seok. “Ibarat mobil Mercy seri C plus terbaik, tetapi masalahnya bensin enggak ada. Masih premium sehingga jalan ndut-ndutan,” seloroh Dede.

Dede menambahkan, BPJS Kesehatan selayaknya tidak bisa selalu disuntik anggaran pemerintah, karena cakupannya terlalu luas. “Harus sustain. Kami paham Direksi BPJS Kesehatan punya sistem yang dihargai di seluruh dunia,” ungkap politisi dapil Jawa Barat itu.

Parlementaria mengatakan, pajak cukai rokok yang rencananya dialokasikan ke BPJS Kesehatan tak berjalan baik. Karena aturannya hasil dari cukai rokok diturunkan ke daerah penghasil tembakau. Menurut Dede, tentu harus ada skema lain yang dilakukan pemerintah agar jaminan kesehatan untuk rakyat berjalan dengan baik. “Tentu harus ada skema lain yang dilakukan pemerintah bukan hanya symptomik atau menyuntik untuk membuat bernafas, tetapi juga running ke depannya,” tutup Dede. (SUR)

Ny. Maria Berharap Agar Majelis Hakim Bisa Memberikan Keadilan Kepadanya.

Alexius Tantrajaya SH.M.Hum, 
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Pencari keadilan Ny. Maria Magdalena Andriarti Harotono,  melalui kuasa hukumnya Alexius Tantrajaya SH.M.Hum berharap kepada majelis hakim Robert  SH  yang menangani perkara perdata NO: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Pst, dimohon  agar dapat  memutus  yang sifatnya memberikan keadilian kepadanya.

Permohonan ini  disampaikan saat sidang perkara perdata  ini dengan agenda   kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 18 September 2018.

" Yang mulia majelis hakim, kami sebagai kuasa penggugat, Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono,   mohon agar klien kami bisa mendapatkan keadilian dari yang mulia. Sebab sampai hari ini Laporan Polisi kami yaitu Laporan Polisi NO: LP/449/VIII/Siaga-III/2008 tanggal 08 Agustus 2008 di Mabes Polri,  tetap saja seperti posisi semula ketika gugatan ini didaftarkan, tidak  bergerak. Demikian harapan kami , yang mulia, " kata Alexius Tantrajaya SH.M.Hum.

" Ya, kan sudah ada dalam naskah  kesimpulan ini. Nanti akan kami pertimbangkan dalam putusan , ya," kata majelis hakim  menjawab permohonan penggugat seraya menunda sidang.

Sementara itu, Alexius kepada wartawan diluar sidang mengatakan, hal yang disampaikan kepada majelis hakim tadi intinya, bahwa  kliennya Ny.Maria  meminta kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan kepadanya.  Karena , hanya satu-satunya  majelis hakim ini yang dapat  diharapkan bisa  memberikan keadilan terhadap Ny. Maria. Sebab,  Presiden dan Kepolisian yang digugat dalam masalah ini tidak mau bergerak, laporan polisi klien kami, Ny
Maria,  tetap mandek  di Mabes Polri, tidak ada perkembangannya.

Dengan alasan tersebut,  harapan kami  satu-satunya hanya pada majelis hakim yang bisa  memberikan keadilan kepada Ny. Maria, dimana   dalam putusannya nanti hakim  memerintahkan kepada Presiden agar Kepolisian memproses laporan polisi Ny. Maria yang sudah membeku selama 10 tahun itu, agar dengan segera  dilimpahkan ke Kejaksaan  untuk disidangkan di pengadilan, karena tinggal 2 tahun lagi kasus tersebut kedaluarsa, kata nya.

Dijelaskan oleh Alexius, awal terjadinya kasus  ini karena kliennya Ny. Maria,   menggugat  sejumlah  Lembaga Negara Republik Indonesia,  masing-masing Pemerintah RI Cq Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Ketua Komisi Kopolisian Nasional (Kompolnas) RI, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dan Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian RI digugat dengan nomor gugatan NO: 137/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst, seperti yang pernah dilansir BERITA-ONE.COM.

Tentang sejumlah  Lembaga  Negara tersebut diatas merupakan  Tergugat I, II, III, IV dan V. Sementara Kejaksaan Agung RI diposisikan sebagai Turut Tergugat. Dan sebagai Penggugat adalah Alexius Tantradjaja SH mewakili kliennya Ny. Maria Magdalena Adriati Hartono.

Gugatan ini dilakukan karena  Penggugat merasa kecewa terhadap Presiden Jokowi, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komisi III DPR dan instansi hukum lainnya,  karena seluruh surat permohonan perlindungan hukum sebagai upaya pihaknya yang dikirim kepada mereka,  ternyata tidak memberikan Harapan.

" Tidak satu pun dari mereka yang memberikan jalan keluar atas pengabaian rasa Keadilan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap kliennya, Maria Magdalena Andeiati Hartono" , kata Alexius.

Ditambahkan , aparat  Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan  hukum kepada klien saya. Dan saya manilai, kinerja Kepolisian kurang profesional, karena mengabaikan hak Keadilan kliennya, Maria Magdalena Andriarti Hartono, yakni penelantaran laporan pidana selama 10 tahun lebih,  terhitung sejak 8 Agustus 2008 sampai sekarang belum diproses.

Mengingat Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum, berupa sikap  pembiaran yang dilakukan aparat negara terhadap Maria Magdalena Andriarti Hartono, maka sepantasnya Presiden salaku Pimpinan Tertinggi Negara Republik Indonesia, mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dan hal itu merupakan kawajiban hukum Kepala Negara. (SUR).

Usai Dilantik Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani, MM - H. Juarsyah, SH , Siap Menjalankan Programnya Kedepan.

Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani.,MM dan H. Juarsyah, SH secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH,
MUARA ENIM, BERITA-ONE. COM-Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani.,MM dan H. Juarsyah, SH secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH,sebagai Bupati Muara Enim periode 2018-2023 di Gedung Palembang Sport Convention Center (PSCC), Selasa (18/9/2018).

Kegiatan pelantikan dan pengambilan Sumpah oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin, terhadap Bupati dan Wabup Muara Enim Ahmad Yani dan Juarsah, yang bersamaan dengan enam pasangan bupati/walikota terpilih pada Pilkada Serentak 2018, berlangsung aman, lancar dan khidmat.

Selain itu juga, pelantikan tersebut dihadiri ribuan undangan mulai pejabat OPD, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh masyarakat Sumsel khususnya Kabupaten Muara Enim.

Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala daerah Gelombang Pertama ini adalah Kota Palembang, Kota Pagaralam, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Banyuasin serta Kabupaten Empat Lawang.

Dalam pelantikan tersebut, sebelumnya dibacakan surat keputusan Kemendagri yang dibacakan petugas pelantikan.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan oleh masing-masing Kepala Daerah yang ditandatangani Bupati/Walikota terlantik beserta Gubernur Sumatera Selatan.

Lalu diteruskan dengan penyematan tanda pangkat dari Gubernur Sumsel kepada pasangan Bupati dan Walikota terlantik.

Dalam kata sambutannya Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, mengatakan bahwa pelantikan dan sumpah jabatan tujuh Kepala Daerah terdiri empat Walikota dan tiga Bupati di Sumsel, ini merupakan bukti bahwa tanda telah terlaksananya proses demokrasi yang baik dan berlangsung dengan aman dan kondusif pada Pilkada serentak 2018 di provinsi Sumsel.

"Kita apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada, jajaran keamanan TNI dan Polri serta segala elemen masyarakat yang bahu membahu, bekerja keras mendukung suksesnya Pilkada 2018," kata Alex.

Kepada para Bupati dan Walikota yang telah resmi diberikan amanah oleh masyarakat, Alex meminta supaya mampu menjaga pencapaian pembangunan yeng telah dilaksanakan pemimpin sebelumnya dan melanjutkan program-program yang positif terutama yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Dan berharap dengan pelantikan ini akan menjadi momentum meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat di Sumsel.

"Jangan sampai kegiatan sakral ini cuma jadi seremonial belaka, maka harus jadi momentum supaya pembangan diseluruh daerah semakin baik," tukas Alex.

Alex juga meminta seluruh Kepala daerah mencontoh kerja keras dan keberhasilan Pemprov Sumsel, menjadi salah satu provinsi terdepan di Indonesia.

Dan selama empat tahun terakhir ada sekitar 140 lebih penghargaan Presiden dan Lembaga diberikan kepada Pemprov Sumsel atas keberhasilannya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wakil Bupqti dan walikota/wakil walikota  terpilih periode 2018-2023 oleh Gubernur Sumsel di Palembang Sport and Convention Center
Bahkan ia memberikan resep kepada Kepala Daerah agar sukses membangun daerah, diantaranya Kepala Daerah wajib mencintai rakyatnya, banyak berada ditengah-tengah masyarakat dan jangan banyak bicara, tapi lakukanlah tindakan karena hal ini lebih baik dan dibutuhkan.

Diakhir sambutannya, Alex juga menyampaikan kata perpisahan diakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode, dan Alex juga menyampaikan permohonan maaf bila selama menjabat banyak melakukan kesalahan, kekhilafan atau tindakan diluar semestinya.

Namun Alex  mengajak seluruh kepala daerah tetap semangat berlomba-lomba memajukan daerah, seluruh infrastruktur yang dibangun harap dijaga dan digunakan dengan baik.

"Sport Centre Jakabaring jangan turun pamor, songsong kejuaraan dunia tahun depan, 2020 optimis jadi tuan rumah Moto GP pertama di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu pasangan Bupati dan Wabup Muaraenim Ahmad Yani dan Juarsah mengatakan bahwa karena ini adalah amanah dari masyarakat Kabupaten Muaraenim, mereka siap memimpin Kabupaten Muaraenim periode 2018-2023.

Untuk itu, pihaknya meminta bantuan dari semua elemen masyarakat, meskipun ada persaingan saat pemilihan itu semua itu untuk masyarakat, sehingga siapapun yang pemimpinnya pasti akan memikirkan masyarakat.

Dan meminta doa dukungan dari seluruh OPD, DPRD Kabupaten Muaraenim, pegawai ASN serta seluruh elemen masyarakat agar seluruh program pembangunan yang rencanakan nanti berjalan sukses.

"Itu senior dan teman tentunya kita semua bersaudara dan tidak ada perbedaan. Ini amanah dari masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah swt," terang Yani.

Kedepan, kata Yani - Juarsah, pihaknya akan fokus merealisasikan sejumlah program-program yang telah dijanjikan terutama program yang telah ditunggu-tunggu masyarakat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Muaraenim seperti mendukung program sekolah dan berobat gratis, termasuk program seragam seragam sekolah gratis SD dan SMP kita wujudkan tahun depan "pungkasnya (ADV-Humas Pemkab Muara Enim -TAS)

Masing Masing Kementrian Dan Lembaga Bisa Mengadakan Tes Urine.

Written By Berita One on Senin, 17 September 2018 | 07.45.00

Kepala BNN Drs Heru Winarko SH.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar kegiatan Sosialisasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019 Tingkat Kementerian/Lembaga di Jakarta, Senin 17 Septemner 2017.

Kegiatan ini secara dibuka secara langsung oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN mengatakan momentum ini sangat penting dan  harapannya dengan terbitnya inpres ini  dapat  menjadi payung hukum untuk semua kementerian/lembaga untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN.

Di hadapan para peserta kegiatan yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan perwakilan pemerintah daerah, Heru mengimbau agar kegiatan P4GN bisa dilakukan di setiap K/L . Sebagai contohnya, Kepala BNN mengatakan kegiatan yang bisa dilakukan misalnya pelaksanaan tes urine dan sosialisasi bahaya narkoba.

“Masing-masing kementerian dan lembaga bisa mengadakan tes urine, dan teknisnya bisa koordinasi dengan BNN,” imbuh Kepala BNN.
Terkait tes urine ini, bisa dilakukan di internal kementerian K/L misalnya saat penerimaan pegawai baru, atau saat ada kenaikan jabatan.

Selain itu, Kepala BNN juga meminta agar konten bahaya narkoba juga bisa disampaikan oleh kementerian atau lembaga. Menurut Heru upaya sosialisasi dengan konten-konten bahaya narkoba penting untuk disampaikan mengingat kondisi penyalahgunaan narkoba saat ini yang masih mengkhawatirkan.
Kepala BNN menyebutkan, jumlah penyalahguna narkoba kategori “coba pakai” saja telah menyentuh angka 1,6 juta orang. Menurut Heru, kelompok inilah yang bisa menjadi objek kementerian atau lembaga untuk melakukan upaya P4GN agar mereka tidak kembali gunakan narkoba.

Melalui kegiatan inilah, Kepala BNN menyampaikan ekspektasinya agar Rencana Aksi Nasional ini dibuatkan regulasinya di tiap kementerian atau lembaga berupa Peraturan Menteri di kementerian atau Peraturan Kepala di lembaga.

Senada dengan hal ini, Deputi V Bidang Kamtibmas Kemenkopolhukam, Carlo Brix Tewu mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk menginformasikan dan bertukar pikiran seputar konstruksi pemikiran dan mekanisme pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang RAN P4GN tahun 2018-2019.
Carlo menyebutkan, dalam implementasi Inpres No.6/ 2018 ini peran Kemenkopolhukam antara lain mengkoordinir, mensinkronisasi dan mengendalikan pelaksanaannya.

Dalam sambutan tertulisnya, Carlo juga mengatakan pihak Kemenkopolhukam menyatakan siap untuk mendukung implementasi Inpres tersebut dan siap mem back-up secara penuh langkah BNN dalam mensukseskan rencana aksi nasional P4GN.
Pada kesempatan ini,  Carlo juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri fokus mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN di tingkat pemerintah daerah.

Jika memang diperlukan, kemendagri dapat menyelenggarakan rapat koordinasi nasional dengan mengundang seluruh pimpinan daerah untuk membahas rencana aksi nasional P4GN dan mengoptimaliasi seluruh sumber daya yang tersedia di daerah.

Sementara itu, Dewo Broto Joko, selalu Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas mengatakan, dalam konteks implementasi Inpres No. 6/2018, pihaknya mendapatkan tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN.
Oleh karena itulah, ia mengajak pada seluruh stake holder agar bisa bekerja sama dengan baik agar pelaksanaan rencana aksi nasional ini berjalan dengan baik. Dalam konteks monitoring, Dewo mengatakan rencana aksi nasional P4GN ini diharapkan bisa masuk dalam rencana kerja di kementerian atau lembaga.

Dewo menyebutkan, agenda mainstream seluruh kementerian atau lembaga di bidang pencegahan antara lain : sosialisasi bahaya narkoba kepada pegawai ;pembentukan regulasi tentang P4GN; pelaksanaan tes urine; pembentuan satuan tugas anti narkoba dan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan narkoba.

Dalam kegiatan sosialisasi Inpres ini, masing-masing Deputi di BNN diberikan kesempatan untuk memaparkan program kegiatan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan tugas pokok di masing-masing kementerian atau lembaga. (SUR).

Teks foto:

Gelapkan Motor Majikan, Penjual Kasur Ditangkap Timsus Gurita

Tersangka dan barang bukti berhasil diamankan
PRABUMULIH,BERITA-ONE.COM-Dedi Aldiansyah (31) warga jalan Bukit Lebar 2 Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih selatan  terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian lantaran diduga terlibat penggelapan kendaraan sepeda motor milik majikannya.

Dalam sepekan, setelah dilaporkan oleh korban A. Sunarya (47) dengan No : Lp/B-293/IX/2018/Sumsel/Pbm/Sek Pbm Tmr, tgl 10 Sep 2018. Tersangka akhirnya berhasil diringkus timsus Gurita Polsek Prabumulih timur di back up Polres Prabumulih, Senin (17/9)

Dari penagkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti kejahatan berupa satu unit sepeda Motor Yamaha Xeon warna biru  tahun 2012 dengan nomor rangka MH344D002CK308484 dan nomor mesin 44D-308578. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih timur guna proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Travolta Hutauruk SIK MH melalui Kapolsek Prabumulih Timur AKP Hernando SH membenarkan penangkapan tersangka. Kini pihaknya masih melakukan pengembangan dan mengumpulkan keterangan beberapa saksi saksi.

"Usai melakukan serangkaian proses penyelidikan, kita berhasil mengetahui keberadaan tersangka yang saat itu berada dikediamanya. Tanpa ada perlawanan, tersangka berhasil kita amankan. Saat ini tersangka masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut," Ujar AKP Hernando.

Menurut Hernando, Tersangka bekerja selaku penjual kasur dan barang tekstil milik korban. Tanpa ada rasa curiga, korban  yang masih tinggal sedaerah dengan pelaku meminjamkan motornya serta menyuplai barang Tekstil untuk berdagang. Namun pelaku malah mengelabui korban dengan tidak menyetorkan hasil penjualan dan bahkan melarikan motor korban.

"Kecurigaan korban muncul saat motor dan barang barang yang di bawa oleh pelaku tidak pernah dikembalikan. Karena merasa dirugikan, Korban langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kita. Akibat peristiwa itu korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 8 juta rupiah," Jelas Hernando.

Ditambahkan Hernando, Atas perbuatan yang telah dilakukan, pelaku dapat dihukum dengan ancaman empat tahun penjar sesuai pasal 372 KUHP, Karena tanpa hak memiliki sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain.(MK)

Pembalap Sumatera Barat Berjaya Di Sircuit Sky Land Sekayu

Written By Berita One on Minggu, 16 September 2018 | 18.48.00

MUBA,BERITA-ONE.COM- Pembalap dari Sumatera Barat (Sumbar) menasbihkan diri sebagai rajanya sirkuit Sky Land Sekayu , Musi Banyuasin, Sumsel, Minggu (16/9). Dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motoprix Region I Sumatera putaran 7 Sumsel 2018 tersebut pembalap dari ranah minang ini benar-benar menguasai lintasan dan nyaris melakukan aksi sapu bersih pada semua nomor lomba.

Podium juara sirkuit Sky Land tampak begitu akrab dengan mereka, seperti pada kelas (MP1) BBK 4T 150cc TU Injeksi Seeded pembalap dari Sumbar dengan nomor 55 Ega Fajar Julian meraih podium utama, selanjutnya kelas (MP2) BBK 4T 125cc TU Injeksi Seeded  dengan nomot 97 Renggu Lukmana asal Sumbar juga menguasi podium.

Kelas (MP3) BBK 4T 150cc TU Injeksi Pemula A nomor 145 Danial berasal dari Sumbar, kelas (MP4) BBK 4T 125cc TU Injeksi Pemula B 139 Maruli Laden berasal dari Jambi.

Ketua Pelaksana Kejurnas Motoprix Rergion I Muba, H Pathi Riduan, mengatakan setelah dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 15-16 September 2018 kegiatan sukses dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini diikuti oleh 106 pembalap dan 159 starter.

“Pembalap yang mengikuti kejurnas ini berasal dari Medan,  Aceh,  Padang,  Bengkulu,  Jambi,  Pekanbaru, Lampung, dan Palembang. Kejurnas ini tediri dari 6 kelas.  Dan Supporting  6 kelas,” kata Pathi.

Lanjutnya, dari beberapa kelas yang digelar sebagian besar podium disapu bersih oleh pembalap dari Sumbar.

“Selamat bagi pembalap yang telah menduduki podium di Sky Land ini. Selain itu bagi pembalap yang menduduki podium terdapat total hadiah 75 juta yang dibagi setiap kelasnya,”tutupnya. (RM/CM/HI)

Dua Orang Pencuri Karet Masuk Jeruji Besi

Dua Orang  tersaangka Pencuri Karet
MUARA ENIM, BERITA-ONE.COM-Dua orang pencuri karet yakni Riki Pirnando alias Nandot (24) dan Edi Herson. Keduanya warga Desa Sugiwaras, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim akhirnya berakhir dijeruji besi lantaran pencurian dan penadahan getah karet milik Imam Syafei.Minggu,(16/9/2018).

Kronologi kejadian, pada hari sabtu tanggal 15 September 2018, sekira pukul 05.30 wib, saat korban pergi kekebun karet miliknya akan menyadap. Sesampai dilokasi melihat mangkuk tempat wadah karet sudah beserakkan Ditanah dan getah karetnya telah hilang. lalu Korban berusaha mencari getah karet tersebut akan tetapi tidak ditemukkan. Kemudian korban bertemu dengan saksi Andi saat itu sedang berada dikebun, Korban menanyakan kepada saksi. Apakah ada melihat orang yg membawa getah karet kering cedolan. Dijawab oleh saksi ada melihat membawa yaitu saudara Nandot.

Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek rambang. Atas laporan tersebut, selanjutnya personil polsek langsung melakukan lidik keberadaan Pelaku dan langsung mengamankan Pelaku Riki Pranando alias Nandot. Dari hasil diintrograsi pelaku mengakui perbuatannya, getah karet dari hasil pencurian tersebut telah dijual kepada saudara Edi Herson seharga Rp 850.000. Dari pengakuan pelaku, langsung dilakukan lidik dan penangkapan terhadap pelaku Edi Herson berikut mengamankan BB berupa 2 karung getah karet kering (cedolan) hasil dari pencurian tersebut.

Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono Sik, MH melalui kapolsek Rambang Dangku Mengatakan, berdasarkan LP/B-04/IX/2018/SUMSEL/RES M.E/SEK RAMBANG tanggal 15 September 2018, pelaku pecurian dan penadahan getah karet dikenakan pasal 363 KUHP dan 480 KUHP.(Tas)
 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger