NEWS ONE

Kejaksaan Agung Tahan Dua Mantan Jaksa Yang Tilep Penjualan Aset BHS.

Written By Berita One on Rabu, 14 November 2018 | 15.16.00

Mantan Jaksa Ngalimun SH.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Akhirnya Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Chuck Suryo Sumpeno dan mantan Kasi Datun Kejaksan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Ngalimun. Kedua mantan Jaksa ini dijebloskan,  Chuk di  Rutan Salemba cabang Kejagung, dan Ngalimun di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Sealatan,  Rabu 14 Nuvember 2018.

Dijelaskan, sebelum dilakukan penahanan terhadap keduanya, dilakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi penjualan aset Bank Harapan Santosa (BHS) dalam kaitan BLBI milik almarhum Hendra Raharja, adik Edy Tansil yang sampai saat ini masih buron.

Dalam penahanan ini Jampidsus Adhi Toegarisman membenarkan, kedua tersangka ditahan  untuk 20 hari mendatang. dan pihak Pidsus  akan melakukun pemeriksaan juga terhadap  dua orang tersangka lainnya, katanya kepada sejumlah  waratawan.

Mantan Jaksa Chuck Suryo Sumpeno SH.

Sebelumnya, Pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan  majelis hakim yang diketuai Subardi SH,  mengadili Hendara Raharja secara in abansesia ( tidak dihadiri terdakwa)  , dan dihukum seumur hudup. Selain itu yang  sersangkutan diwajibkan membayar 
denda  Rp 1.95 triliun. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,  tahun 2012.

Chuch sebagai Ketua Pelaksanaan Satgasus barang rampasan dan barang sita eksekusi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-X-22/C/03/2011 tentang tugas pokok Satgasus barang rampasan dan barang sita eksekusi. Namun  yang bersangkutan  tidak melaksnakan tugas dan wewenang,  yakni tidak melaksanakan sita eksekusi dan lelang atas tanah milik terpidana Hendra Rahardja yang terletak di Jatinegara Indah,  Jakarta Timur.

Melainkan melakukan proses persetujuan yang bersifat melepas aset dengan cara yang beretentangan dengan tugas dan wewenangnya dan juga bertentangan dengan sistem eksekusi dalam hukum, yaitu menyetujui penjualan aset terpidana Hendra Rahardja diluar putusan Pengadilan.

Sebelum  memberikan persetujuan untuk dijual,  Cuck  mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Hotel A, yang pada pokoknya CS menyetujui tanah dijual tanpa melalui proses pelelangan.

Penjualan tersebut, terjadi  dengan harga Rp 12 miyar dengan ketentuan dibayar dua  kali. Tapi  yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 2 miliar. Yang Rp 10 milyar ditilep.

Menurut  perhitungan  Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman, harga  tanah  di Jatinegara Indah milik Hendra Raharja tersebut   pada tahun 2010,  sebesar Rp 34,597 miliar. Sehingga mereka telah merugikan negara Rp 32 milyar lebih.

Dan tersangka lain yang akan diperiksa adalah  Albertus Sugeng Mulyanto dan Zainal Abidin, dan  seorang Notaris . Keduanya belum bersedia memenuhi panggilan. Katanya masih ada urusan diluar kota.

Menurut Sumber yang yang layak  dipercaya di  Kejagung, kasus semacam ini banyak terjadi di seluruh Kejari yang ada di  Jakarta, antara lain di Kejari Jakarta Barat yang paling banyak. Di Kejari Jakarta  Selatan,  dan di Kejari Jakarta  Timur pun ada.  Pihak Kejagung juga sudah tahu hal ini.

" Kalau mau adil, proses semuanya. Saya tidak membela Ngalimun atau lainnya. Ngalimun memang salah, dia memanfaatkan kekosongan yang ada. Tapi, biar dianggap tidak tebang pilih, proses dong semuanya", kata sumber tersebut kepada BERITA-ONE.COM. tempo hari.
(SUR).


Dinsos Bentuk Rakor Penanganan Fakir Miskin Di Bireuen.

BIREUEN,BERITA-ONE.COM-Kepala Dinas Sosial,Kabupaten Bireuen,Drs.Murdani hadiri Rapat Koordinasi (rakor) Dalam rangka Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Bireuen,bertujuan  membahas beberapa agenda diantaranya, tentang koordinasi dan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) ,dikatakan Kepala Dinas Sosial Bireuen, Drs Murdani .

Kegiatan rakor berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Bireuen, Rabu(14/11/2018).
Dalam  kegiatan rapat koordinasi Penanganan Fakir Miskin ini, besar harapan kami agar kegiatan ini dapat mengakomodir seluruh data fakir miskin sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017, tentang pedoman verifikasi dan validasi BDT yang merupakan sumber atau Induk data 40% tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bireuen,disamping itu juga " kata Drs Murdani ,pemberantasan kemiskinan disesuaikan juga dengan
UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam  UU Nomor 13 Tahun 2011 ini Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Dalam Penanganan fakir miskin pemerintah harus mentaati azas azas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

Dari hasil data tersebut, Kadinsos Bireuen,Drs.Murdani  mengatakan bahwa akan digunakan sebagai bahan rujukan dan ajuan apabila ada program pemberdayaan dan bantuan serta subsidi untuk masyarakat farkir miskin dan orang kurang mampu,misalkan membuat Laporan Realisasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos RASTRA) sepanjang tahun 2018, Januari sampai Desember 2018 yang mana berasnya sudah tersalurkan semuanya.

Selain itu agenda, persiapan Transformasi RASTRA ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bulan Februari tahun 2019 yang mana nantinya bantuan yang diberikan berupa beras dan telur,
Total bantuan perbulan sebesar Rp110.000 dan dapat ditukarkan di Elektronik Warung (e-Warung) yang nantinya bekerja sama dengan agen Bank Himbara ( Himpunan Bank Milik Negara, BRI, BNI, Mandiri dan BTN).hal ini dikatakan Kadinsos Bireuen,Drs.Murdani.

Sebanyak 50 peserta,terlibat dalam kegiatan itu,sementara  nara sumber yaitu Edi Saputra Barus, Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin dari Dinsos Aceh, Armia dari Perum Bulog Subdiver Lhokseumawe dan Murdani, dari Dinas Sosial Bireuen.
“Dengan rakor ini, semoga penanganan farkir miskin di Kabupaten Bireuen bisa tepat sasaran dan terjadinya penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya,apalagi menurut Kadinsos Bireuen,Drs.Murdani berdasarkan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.  Pilihan kata dalam klausul ayat tersebut ternyata dapat memunculkan  makna yang berbeda-beda. Jumlah gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan yang terus bertambah di banyak kota besar lebih mendorong seseorang mengartikan kalimat sesuai dengan kenyataan yang ada.
Kata kunci: negara, keadilan, fakir, miskin, anak terlantar, dan dipelihara.( Hendra)

Tingginya Angka Pengagguran Lulusan Dari SMK Dipertanyakan.

Sutan Adil Hendra.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) digadang-gadang menjadi pencetak tenaga kerja yang siap terjun ke lapangan. Tetapi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK justru menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Data BPS tahun 2017 menyebutkan, sebanyak 11,41 persen angka pengangguran berasal dari lulusan SMK. Tingginya pengangguran dari lulusan SMK ini pun dipertanyakan.

“Lulusan SMK yang digadang-gadang langsung bekerja, malah nganggur. Kami pun berdialog dengan berbagai stakeholder, ada ketidaksesuaian antara jumlah lulusan SMK dengan permintaan pasar tenaga kerja,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.

Lebih lanjut Sutan menjelaskan, sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha. Pasalnya, pembangunan SMK di berbagai wilayah tidak diikuti tata kelola yang baik, seperti laboratorium yang tidak up to date, kurang mendukung keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

“Misalnya bengkel untuk siswa jurusan otomotif, servis bengkel motor masih utak atik karburator, padahal motor-motor zaman sekarang sudah enggak pakai. Kenyataan ini memang mau tidak mau dihadapi para calon pekerja,” tandas Sutan.

Legislator Partai Gerindra itu menyoroti, hal ini bukan lagi soal ketimpangan demand dan supply. Namun soal input. Pertama, input  siswa SMK. SMK selama ini memiliki passing grade lebih rendah daripada Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ia memberikan contoh perbandingan passing grade antara SMK dan SMA dari hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2016. Di Jakarta, passing grade untuk SMA sebesar 79,11 sedangkan SMK 66,17. Kota lain misalnya Semarang, untuk SMA sebesar 58,63 sedangkan SMK hanya 24,50.

Kedua, input guru. Kini, jumlah SMK di seluruh Indonesia sekitar 13.710 sekolah, tetapi guru produktif hanya 22 persen. Guru produktif ialah guru yang mengajar mata pelajaran jurusan. Sedangkan 78 persen terkait mata pelajaran lain seperti agama, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan.

Tak hanya jumlah, persoalan guru ini menurutnya juga terkait kompetensi. Ada kemungkinan guru tersebut memang mengampu mata pelajaran produktif, tetapi kadang latar belakang pendidikan tak sesuai. Kemungkinan lainnya, latar belakang mendukung, tapi sang guru tak pernah terjun ke lapangan.

Parlementaria  mengatakan, sekolah kejuruan menuntut anak untuk terlibat aktif bukan duduk, mendengarkan dan menulis. Semua masalah ini perlu kita pikirkan jalan keluarnya, bagaimana meningkatkan daya saing lulusan SMK Tanah Air,” katanya dua hari lalu. (SUR).


Dodi Reza Alex Sayangi Anak Kita,Implementasikan KLA Hingga Ke Tingkat Desa Dan Kelurahan

MUBA,BERITA-ONE.COM- Dalam rangka percepatan pelaksanaan amanah  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Bupati Muba Nomor 45 Tahun 2018 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), secara bertahap dan berkesinambungan.

Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin yang peduli terhadap generasi anak anak Musi Banyuasin ini. menginstruksikan Camat se-Kabupaten Muba untuk bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,mengimplementasikan program dan kewajiban Pemkab Muba untuk melaksanakan pemenuhan hak anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan di wilayah kerja masing masing 

"Bumi Serasan Sekate” yang kita banggakan adalah kabupaten  yang telah  dinobatkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat madya pada tanggal 23. Juli 2018 lalu dan kita ingin kabupaten kita  ini selanjutnya dapat meraih kabupaten Layak Anak di Tingkat Nindya bahkan sampai ke tingkat Utama dipenilain selanjutnya. Mengingat penghargaan  terdiri dari empat tingkatan yakni tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama pungkas Dodi Reza.

Nah pemenuhan hak anak ini harus kita  lakukan bersama sama hingga ke desa-desa secara riil berjalan  mengingat  penghargaan itu hanya sebagai pemacu kita  untuk terus berkarya dan hanya sebagai penilaian kinerja kita yang telah diakui oleh Pemerintah Pusat saya ingin menjalankan program Kabupaten Layak Anak ini benar benar dapat membuahkan hasil sebagai kabupaten yang anak anak kita berprestasi, unggul tersepan nantinya  dari anak anak di daerah lain di Indonesia.

 Untuj itu saya minta kepada  seluruh Camat dan OPD terkait di Pemkab Muba “pro aktif," dan serius mendukung Program ini sehingga  berjalan sampai ke tingkat Desa bahkan sampe ke tingkat Dusun yang bisa dijadikan sample sebab itu penting sekali mengingat Anak Anak Musi Banyuasin merupakan aset Sumber Daya Manusia yang kedepan menjadi SDM yang unggul dan terdepan dalam segala bidang harap Dodi Reza Alex.

Selain itu Dodi juga himbau , Para Camat dan Kades/ Lurah dan jajaran perangkat Desa segera melaksanakan deklarasi komitmen Desa/Kelurahan Layak Anak di wilayah masing-masing, dimana Desa/Kelurahan yang telah berkomitmen akan mendapatkan pembinaan secara langsung dari tim gugus KLA Kabupaten sesuai indikator KLA dan petunjuk teknis yang ada guna mempercepat pemenuhan 5 kluster hak-hak anak.

"Diantaranya yakni Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus," jelasnya 

Dodi menghimbau untuk segera gerak cepat berkoordinasi dengan Pemerintah desa/kelurahan di lingkungan kecamatan masing-masing untuk menentukan jadwal pelaksanaan desa/kelurahan layak anak libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan organisasi organisasi yang berada didesa/kelurahan masing, untuk bersinergi bersama guna mempercepat pemenuhan 5 kluster hak-hak anak diwilayah kerjanya masing masing dan mari kita dukung bersama program baik ini. selain itu segera Jadwal deklarasi  ditentukan dan disampaikan," kepada Pemerintah kabupaten Musi banyuasin ujarnya. (RM)

Ganti Rugi Lahan Untuk PT Hamita

MUBA,BERITA -ONE.COM- Menanggapi surat yang dilayangkan oleh PT Hamita kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sekretaris Daerah Muba H Apriyadi MSi menggelar Rapat Penyelesaian Plasma SP 2, 3, 4 Kecamatan Babat Supat. Dihadiri Camat Babat Supat Rio Aditya SSTP MSi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Muba A Thamrin, Kepala Dinas Perkebunan Muba Iskandar Syahrianto MH dan Jajaran TNI Kodim 0401 Muba Iwansyah di Ruang Rapat Sekda, Rabu (14/11/2018)

Sekda menerangkan bahwa pihak PT Hamita keberatan dengan telah dilakukannya penggarapan lahan milik PT Hamita oleh pihak TNI.

"Selain itu, kita khawatir masyarakat Air Tenggulang akan protes bila kehilangan lokasi lahan plasmanya," ungkap Apriyadi.

Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Muba A Thamrin mengatakan penggarapan lahan tersebut merupakan proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI. Untuk lahan pada dasarnya telah diusulkan kelompok tani setempat dan pihak pemerintah juga telah mengadakan pertemuan dengan para camat saat itu. 

"Program cetak sawah ini telah berlangsung dan dimulai beberapa bulan yang lalu di tahun 2018. Dengan target 300 hektare pengerjaan, namun untuk saat ini, masih seperlima bagian yang sudah rampung," ujar Thamrin.

Thamrin juga menyatakan siap menghentikan pengerjaan cetak sawah apabila melanggar peraturan dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Kami harap tidak ada pihak yang dirugikan dari sengketa ini, baik dari sisi masyarakat maupun perusahaan. Untuk itu kami harap ada solusi terkait permasalahan ini dari pimpinan rapat," harapnya.

Sekda Muba Apriyadi memutuskan untuk mencari lahan ganti rugi bagi PT Hamita dan menginstruksikan Camat Babat Supat agar menyelesaikan izin lokasi agar lahan tersebut dapat segera dikelola untuk plasma.

"Untuk izin lokasi kita harus mematuhi Perpres tentang moratorium izin lokasi di lahan gambut terutama untuk tanaman sawit, jadi pak Camat harus memastikan dan mensurvei lahan yang sesuai untuk ganti rugi ini," tegas Apriyadi. (RM)

Perangkat Daerah Dituntut Percepat Penyaluran DAK Tahap III

MUBA,BERITA-ONE.COM - Bupati Kabupaten Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi menyambut baik Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 dan Persiapan 2019, di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muba, Rabu (14/11/2018).

Sekda Muba mengatakan langkah yang positif dalam membangun daerah untuk mendukung prioritas dan sasaran Nasional DAK menjadi prioritas instrumen pembiayaan pembangunan yang sangat strategis dan terbukti menjadi salah satu sumber pembiayaan yang diandalkan untuk penyediaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Muba.

"Terima kasih kepada rekan-rekan Perangkat Daerah yang mendapatkan kucuran DAK. Kita lihat tahun ini lebih tertib dibandingkan tahun sebelumnya, artinya tahun ini kita lebih siap dalam merealisasikan DAK. Namun untuk Perangkat Daerah yang progres pelaksanaannya masih rendah kami minta untuk segera melakukan percepatan penyaluran DAK tahap III ini," Ujar Apriyadi.

Persiapan DAK fisik tahun anggaran 2019, Apriyadi menghimbau Perangkat Daerah segera berkoordinasi dengan Bappeda terkait dengan perencanaan penganggaran DAK 2019.

"Kepada perangkat Daerah yang mendapat DAK TA 2019, harus segera menyelesaikan proses administrasi dan koordinasikan dengan Bappeda, agar pelaksanaan DAK 2019, pada bulan Januari sudah jalan minimal penandatanganan kontrak kegiatan," imbuhnya.

Kepala Bappeda Muba Drs H M Yusuf Amilin dalam paparannya mengatakan progres DAK Fisik TA 2018 sampai dengan bulan Oktober realisasi fisik 86,81%, dan realisasi keuangan 57,46% dari 11 Perangkat Daerah yang menerima DAK.

"Untuk persiapan teknis pelaksanaan DAK 2019, Perangkat Daerah diharapkan berkoordinasi dengan kami (Bappeda) terkait menyusun rencana kegiatan masing-masing yang mengacu pada DAK Fisik (Krisna) dan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK fisik," papar Yusuf.

Rakor turut dihadiri Kepala KPPN Sekayu Sugeng Herianto, Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto, serta Para Kepala Perangkat Daerah Muba yang menerima DAK. (RM)

Pengadaan Barang Dan Jasa Harus Efektif Dan Efesien

MUBA,BERITA-ONE.COM- Banyaknya perubahan fundamental pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa memicu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan Sosialisasi Perpes tersebut kepada pegawai dilingkungan Pemerintah bertempat di Hotel Ranggonang Sekayu, Rabu (14/11/2018).

Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Musi Banyuasin Ir H Yusman Srianto MT mengatakan sosialisasi ini sangat dibutuhkan karena pengadaan barang/jasa mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
"Pemkab Muba terus berupaya menciptakan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efesien yang pada akhirnya berdampak pada percepatan penyerapan anggaran dan kesejahteraan rakyat pada khususnya", ungkapnya saat membuka acara tersebut.

Sementara itu kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Muba Erdiansyah SP MSi selaku Ketua Pelaksana melaporkan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, meningkatkan kualitas keahlian dan memberikan informasi secara mendalam mengenai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
"Peserta sosialisasi berjumah 40 orang dari Instansi Pemerintahan, BUMD dan BLUD dengan waktu pelaksanaan selama 2 hari (14-15 November) dengan Pemateri dari RSUP Dr M Djamil Padang dan Ikatan Ahli Pengadaan DPD Sumsel", lapornya. ( RM )

Ibu Dan Anak Ditangkap Polisi Karena Memalsukan Buku Nikah.

           Perugas tunjukan barang bukti dan tersangka.

Jakarta,BERITA-ONE.COM-Ikuti jejak ayahnya yang konon mantan pegawai KUA , Ibu dan anak berinisial SLH dan BS ditangkap polisi karena memalsukan buku nikah di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara.

Kanit Reskrim Polsek Metro Koja, AKP Andry Suharto mengatakan, SLH dan BS membuat buku nikah palsu untuk pasangan yang dinikahkan seorang ustaz berinisial L.

"Ustaz L hanya menikahkan, tetapi yang membuat surat adalah kedua tersangka yaitu SLH dan anaknya, BS," kata AKP Andry dalam konferensi pers di Mapolsek Metro Koja, Jakarta Utara, Rabu 14 November 2018.

AKP Andry menuturkan, SLH sudah memalsukan buku nikah sejak tahun 2000 bersama suaminya, J, almarhum. SLH dan BS melanjutkan aksi J yang telah meninggal dunia pada 2017.

"Mereka membidangi masalah ini semenjak ayahnya  masih hidup . Menurut pengakuannya, J adalah mantan pegawai KUA Kecamatan Cilincing," ujar AKP Andry.

AKP Andry mengatakan terungkapnya kasus ini setelah ada warga yang mengadukan perselingkuhan pasangannya. "Kami dari pihak Polsek Metro Koja menanyakan mana buktinya dia menikah, ditunjukkanlah buku nikah seperti ini. Padahal buku nikah yang asli warnanya berbeda, sampul buku nikah palsu warnanya berbeda dengan yang asli. Selain itu, data-data dalam buku nikah palsu ditulis tangan.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yaitu empat pasang buku nikah palsu dan satu lembar blanko formulir KUA Kecamatan Cilincing. Polisi masih memburu seseorang berinisial An yang disebut-sebut menjadi pencetak buku nikah palsu yang diedarkan SLH dan BS.

Humas PMJ mengatakan, akibat perbuatannya, SLH dan BS dijerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun kurungan penjara. (SUR).


 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger