NEWS ONE

Dua Ibu-Ibu Dan 50 Butir Ektasi Diamankan Satnarkoba Polres Prabumulih

Written By Berita One on Minggu, 24 September 2017 | 05.42.00

PRABUMULIH, BERITA-ONE.COM-Dua pelaku Yuliana (37) dan Nur (38). Keduanya warga Dusun Belanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir.

Para pelaku diringkus Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Prabumulih di Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sabtu (23/9/2017) sekitar pukul 19.15 WIB.

Selain meringkus pelaku, petugas mengamankan barang bukti 50  butir pil ekstasi warna biru dengan logo “X”.

Kapolres Prabumulih AKBP Andes Purwanti SE melalui Kasat Narkoba AKP M Ali Asri membenarkan telah menangkap kedua pelaku. “Ya, kedua pelaku ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkoba,” ujar M Ali, Minggu (24/9/2017).

Menurut dia, ketika digeledah dari pelaku ditemukan 50 butir ekstasi dalam bungkus rokok. “Ketika kita tanya kepada kedua pelaku barang haram itu didapat dari pelaku inisial SU yang saat ini berstatus Narapidana (Napi) Narkotika di Rutan Muara Lawai, Muaraenim,” jelasnya.

Sementara kedua pelaku membantah barang haram itu miliknya. “Ekstasi bukan punya kami, itu (ekstasi) milik seseorang inisial Su,” ungkap kedua pelaku. (MK)

Presiden Berharap Ada Koperasi Peternakan Milik Rakyat.

Jakarta,BERITA-ONE.COM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, kalkulasi hitung-hitungan ekonomi, beternak kambing atau sapi untungnya gede juga.

Ia menunjuk dirinya sendiri, sepuluh bulan yang lalu membeli 5 ekor kambing, terdiri atas 3 betina dan 2 jantan. Setelah 10 bulan, sekarang menjadi 11 kambing, artinya beranaknya 6.

“Ya ini domba saya kira lumayan gemuk dan tidak kurus-kurus amat kaya saya. Yang ini baru lahir 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu. Saya kira juga cukup lumayan gemuk,” kata Presiden Jokowi menunjuk kambing miliknya saat menghadiri Jambore Peternakan Nasional Tahun 2017 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (24/9) siang.

Presiden mempersilakan kalau mau mengritik domba miliknya, enggak apa apa. Pak kurang gemuk, cara gemukkannya seperti ini, enggak apa-apa. Enggak masalah. Silakan. Tapi kalau saya lihat ya cukup bersih, gemuk juga tidak tapi kurus juga tidak, terpelihara lah ya,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, masih terus melihat bagaimana membangun sebuah industri peternakan yang betul-betul seperti sebuah korporasi besar yang jumlahnya banyak tapi yang memiliki adalah rakyat, yang memiliki adalah peternak-peternak yang bergabung, terkonsolidasi dalam sebuah organisasi. “Entah bentuk PT, dalam bentuk koperasi, entah dalam bentuk gabungan peternakan dalam jumlah yang banyak,” tuturnya.

Dengan demikian, sambung Presiden, hitung-hitungan dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi itu betul-betul menguntungkan dan memberikan manfaat yang tinggi kepada masyarakat semuanya.

Punya Mobil

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengundang Sugiharto, seorang peternak asal Purworejo yang memiliki 206 ekor kambing. Padahal awalnya hanya memiliki 6 ekor kambing.

Pak Sugiharto, sekarang sudah berapa tahun menjadi 206 itu?

“10 tahun,” jawab Sugiharto.

206 itu kalau kambing berapa sih 1 sekarang? 1 kambing berapa kira-kira? 1 juta, kita hitung saja 1 juta. 1 juta berarti sudah 200 juta, sudah jutawan, gede banget, cepet bangt. Memang usahanya hanya kambing saja atau ada usaha yang lain?

“Dulu bekerja, keluar, sekarang beternak kambing,” jelas Sugiharto.

“Itu, berarti yang pekerja-pekerja itu keluar jadi peternak lebih enak ya? Benar? Dulu enggak punya mobil, jadi peternak jadi punya mobil. Ya jelas, kambingnya 200, punya mobil ya kebangetan,” tutur Presiden Jokowi seraya mengatakan, punya kambing 200 sampai enggak punya mobil ya kebangeten.

Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam laporannya mengatakan, Jambore Peternakan Nasional 2017 ini diikuti sekitar 1.200 peternak dan stakeholder. Acara ini dimeriahkan dengan makan bersama 107 kambing guling dan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Rangkaian kegiatan Jambore telah dilaksanakan dari tanggal 22 September, diisi dengan kontes dan seni ketangkasan domba Garut, kontes kambing Kaligesing, pameran ternak oleh peternak sapi, ayam lokal, itik, dan kelinci.

Menurut Menteri Pertanian, pihaknya mencoba mengubah mindset, dari swasembada pangan menjadi swasembada protein. “Karena protein bisa dari domba, bisa dari kambing dan seterusnya yang selama ini hanya dikenal swasembada daging sapi,” ujarnya.

Bumas Seskab menyebutkan,  selain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf  Presiden Teten Masduki, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur BI Agus Martowardojo. (SUR).

Radio GETSU FM Bireun Gelar Sepeda Santai.

BIREUN,BERITA-ONE.COM-Rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 25 Radio Getsu FM Minggu (24bSept )2017 gelar sepeda santai.
Acara ini disambut antusias Oleh Ribuan Masyarakat kabupaten Bireuen.

Ny.Ernawati Direktur Utama Radio Getsu FM melalui Ketua Panitia, Hendri Soekirman mengatakan terlaksananya kegiatan ini atas dukungan semua pihak,terutama masyarakat Kab Bireuen

Berbagai macam hadiah yang disediakan panitia dalam agenda Kegiatan Sepeda dan Jalan Santai Tahun ini diantaranya berupa Sepeda,Televisi,Dispenser,payung Dan Banyak hadiah lainya ,untuk diundi ke masing - Masing peserta.

Kegiatan Sepeda Santai dan Jalan Santai yang berlangsung minggu ( 24/9/2017) melibatkan Aparat keamanan Dari polres Bireuen,Ambulan Pukesmas Kota Juang Bireuen.

Ketua Panitia.Hendra Soekirman sangat berterima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung suksesnya acara tersebut,harapanya " kegiatan seperti ini dapat terus di buat dan menjadi pusat perhatian pemerintah",harap Hendri Soekirman ( Hen ).

Kalapas Narkoba Langsa Di Ganti

LANGSA,BERITA-ONE.COM- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia mengganti sejumlah Kepala Lembaga Pemasyakatan (Kalapas) di Aceh.
Berikut Daftar Nama Pejabat Kepala Unit Pelaksana Tehnis (Ka.UPT) dan pejabat lainnya di Lingkungan Kanwil Kumham Aceh yang mendapat Promosi serta Mutasi Jabatan.

Sesuai Surat Keputusan Menkumham RI Nomor SEK-34.03.03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM , Dalam jabatan baru di tugaskan  di Aceh , yakni :

1.Diasta krismayandi , A.Md.I.P., S.H : Kepala Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan pada lapas IIA Banda Aceh

2.Efendi , S.H : Kepala Cabang Rutan Negara Kutacane di Blangkejeren

3.Heri Sugiarto , A.Md.I.P., S.H : Kepala Kesatuan Pengamanan pada lapas IIA Banda Aceh

4.Mathrios Zulhidayat Hutasoit , A.Md.I.P., S.H : Kepala Rutan Negara Kelas IIB Sigli

5.Abuhanifah Nasution , S.H : Kepala Seksi Administrasi keamanan dan tata tertip pada lapas Kelas IIA Lhokseumawe

6.Rivan Azwandi  , S.H : Kepala Bapas Kelas II Kutacane

7.Darwan , S.H : Kepala Bapas Kelas II Banda Aceh

8.Muhammad Najib , Bc.I.P., S.H : Kepala Rutan Negara Kelas IIB Banda Aceh

9.Fathorrosi , A.Md.I.P., S.Sos ,. M.Si : Kepala Lapas Narkotika Kelas III Langsa

10.Endang Lintang Hardiman , S.H., M.H : Kepala lapas Kelas IIA Banda Aceh

11.Drs. Nawawi , S.H. : Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

12.Suparman , S.H. : Kepala Cabang Rutan Negara Meulaboh di Sinabang

13.Miswar , S.H : Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Kutacane

14.Azwir , S.H , M.H : Kepala Cabang Rutan Negara Meulaboh di Singkil

15.Katimin , S.H : Kepala Cabang Rutan Negara Meulaboh di Calang

16.Yusnal , S.H : Kepala Cabang Rutan Negara Lhokseumawe di Lhoksukon

17.Guntur , S.H : Kepala Seksi Administrasi dan Tata Tertib Lapas Kelas IIB Langsa

18.Abimanyu Novarian Ustadi , A.Md.I.P ., S.Sos : Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan khusus anak Kelas II Banda Aceh

19.Faisal , A.Md.I.P : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Pada Lapas Kelas IIB Kuala Simpang

20.Eko Yulianto , Bc.I.P., S.H : Kepala Seksi Kegiatan Kerja Pada Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

21.Sugiyanto , S.H : Kepala Rutan kls II B Takengen  (SU) 

KPK Tetapkan Wali Kota Cilegon Dan Enam Orang Lainnya Sebagai Tersangka.

Written By Berita One on Sabtu, 23 September 2017 | 11.20.00

Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi
Jakarta,BERITA-ONE.COM.Silih berganti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pelaku korupsi sebagai tersangka. Kini
Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi dan 6 otang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 1,5 miliar berasal dari malasah   perizinan di kota   P Jawa paling ujung tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu mengatakan,  pihaknya telah  mendapatkan  bukti permulaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji, katanya di Gedung KPK Jakarta Sabtu 23 September 2017.

KPK juga menetapkan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira dan seorang bernama Hendry sebagai tersangka penerima suap.

Dari pihak pemberi, KPK menetapkan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo dan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti dan Eka Wanda robah juga sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Iman bersama Dita Prawira dan Hendry diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar dengan harapan  pemerintah Kota Cilegon memuluskan proses perizinan pembangunan Transmart.

Oleh lembaga anti rasuah tersebut,  Imanm, Ahmad  serta Hendry disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Bayu,  Dwinanto, Dony serta Eka yang diduga selaku pihak pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (SUR).

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Terhadap Sutrisno

Jakarta,BERITA-ONE.COM -Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Sutrisno, pengusaha dari  Blitar,  Jawa Timur.

Dalam surat bernomor: S.Tap/93.b/VI/2016/Dittipideksus tertanggal 22 Juni 2016, tersebut menyatakan, berdasarkan hasil penyidikan terhadap saksi-saksi, ahli pidana dan barang bukti, ternyata peristiwa pidana yang disangkakan/diduga dilakukan Sutrisno adalah bukan tindak pidana. Sehingga, dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  ini.

Adanya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  dalam kasus ini  berawal  dari laporan Anton Sudanto SE.SH.MH dari PT. Releance Securities (PT.RS)  terhadap Sutrisno ke Bareskrim Polri NO: LP/774/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Pada laporan tersebut Sutrisno diduga melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP serta tindak pidana pencucian uang.

Tapi kenyataan setelah penyidik  bekerja keras sekian lama, hasil yang disangkakan kepada  Sutrisno bukan tindak pidana. Penghentian Penyidikan ini diberitahukan kepada Jaksa Agung  RI dan pihak pihak terkait.

Rupanya,  dua bulan setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh pihak PT RS ,  Sutrisno tidak mau tinggal diam, balik melaporkan Diah Irma Pramonowati selaku Kacab  PT. RS,  Surakarta ke Polda Jawa Timur dengan NO: TBL/1233/X/2014/UM/JTM tanggal 15 Oktober 2014.
Dalam laporan itu Sutrisno melaporkan Diah karena melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP.
Dalam perkembanganna,  Polda Jatim telah memeriksa sejumlah saksi, dan 4 orang saksi dari PT.RS .

Pihak PT. RS  agaknya memang beraambisi untuk mempidanakan Sutrisno. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari  PT.RS  dengan NO:
LP/598/K/V/2016/PMJ/RESJU tertanggal 10 Mei 2016, dan sebagai pelapornya Andar RH Panggabean.

Dalam laporan polisi tersebut dikatakan, bahwa Sutrisno melakukan penipuan dan penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP  yang terjadi di PT. RS, Jalan Pluit Putra Kencana NO. 15 A Jakarta Utara , tanggal 7 Mei 2013.

Menurut Hartono Tanuwidjaja SH.MSi.MH,  kasus ini berawal adanya hubungan bisnis antara kedua belah pihak yang berujung dengan penipuan,  dimana Sutrisno sebagai korban yang menderita kerugian mencapai Rp 13 milyar lebih. Hal ini terungkap melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri  Jakarta Utara melalui gugatan No: 253/PDT.G/2017 /PN.JKT.UT.

Disebutkan, awalnya Sutrisno dapat  tawaran dari Dyah Irma Pramonowati Kacab PT. RS di Surakarta, Jawa Tengah. Kala itu Dyah menawarkan untuk membeli saham melalui rekening Efek  SLS-004  pada tahun 2010-2011 dengan nilai Rp 5,4 milyar.

Setelah terjadi kesepakatan ,  dalam hal ini  Sutrisno merasa menderita kerugian,  maka akan dilukidasi, tapi batal lantaran para  tergugat pandai bujuk - rayu,  dan malah  diperkenalkan dengan  tergugat II, Sahala Parulian, yang katanya bukan saja dapat mengembalikan kerugian, tapi bisa pula mendatangkan keuntungan. Untuk tercapainya hal tersebut Sutrisno diminta membuat Surat Kasa dan Kesepakatan Kerjasama.

Berdasarkan surat tersebut tergugat II Sahala Parulian yang tak lain merupakan karyawan tergugat I, PT. RS, justru menciptaan hutang bagi Sutrisno/penggugat sebesar  Rp 13 milyar lebih melalui transaksi saham yang tidak pernah disetujui . Karena , sebelum  ditandatangani Surat Kuasa dan Kesepakatan Kerjasama, tergugat II telah melakukan transaksi jual beli saham untuk rekening Efek dengan kode SLS-004 milik penggugat, yang menimbulkan kerugian  Rp 2,9 milyar.

Tindakan tergugat II semakin laluasa setelah pegang  Surat Kuasa dan Kesepakatan  Kerjasama, dimana tergugat II bertindak sebagai Wakil Meneger  Investasi untuk rekening Efek  dengan kode SLS-004  milik penggugat. Melalui sales person PT. RS Hadi Suparman dengan kode HS-0015 yang ditunjuk tergugat II, dilakukan transaksi pembelian saham Rp 45,9 milyar lebih dan Penjualan saham Rp 39,9 milyar lebih. Transaksi yang menimbulkan hutang Rp 5,9 milyar lebih ini,  oleh tergugat II  dibebankan kepada kepada  penggugat, padahal pada saat itu tergugat II belum mempunyai izin WMI dan WPPE, kata Hartono.

"Mengapa PT. RS yang bonafid membiarkan karyawannya (tergugat II) yang tidak mempunyai izin WMI dan WPPE mengelola dan menjalankan transaksi pembelian dan penjualan saham di perusahaan tergugat I. Apakah ada persekongkolan diantara mereka", kata Hartono dengan nada tanya.

Tergugat II merupakan karyawan tergugat I,telah menciptakan hutang bagi  kliennya,Sutrisno dan menjadi beban berat dalam hidupnya. Di saat yang bersamaan tergugat II mengbil keuntungan pribadi dan perusahaan  (tergugat I).

" Disini ironisnya, klien kami yang sesungguhnya sebagai korban,  tetapi malah dilaporkan ke Polisi  oleh para tergugat, dan  di tempatkan sebagai pelaku  penipuan, penggelapan dan pencucian uang", pungkas Hartono. (SUR).

Pembela Nelayan Dan Lingkungan Hidup Ditangkap.

Tubagus Budhi Firbany, seorang aktivis pembela nelayan dan lingkungan hidup di Pulau Bangka
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Tubagus Budhi Firbany, seorang aktivis pembela nelayan dan lingkungan hidup di Pulau Bangka ditangkap  oleh Polres Bangka, 3/8/2017 lalu.

Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah membawa saksi yang sekaligus penetapannya sebagai tersangka atas dasar pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan (yang pasal ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014), pasal Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ayat 1 .

Pasal ini  antara lain mengatur  mengenai kepemilikan senjata api dan senjata tajam, separatisme dan pengorganisasian perlawanan bersenjata melawan pemerintah yang sah, dan pasal 55 KUHP tentang menganjurkan orang berbuat kejahatan.

Penangkapan oleh polisi diduga terkait dengan aktivitas Tubagus Budhi Firbany atau yang biasa disapa Panglima dalam melakukan pembelaan atas nelayan di Pulau Bangka  melawan para penambang timah ilegal yang menghalangi nelayan melaut, merusak lingkungan, melanggar hukum dan undang-undang.

Budhi juga dikenal sebagai ketua komunitas nelayan di Pulau Bangka yang sangat keras memprotes gangguan-gangguan para penambang ilegal yang beraktivitas di lokasi kapal-kapal nelayan melaut (lihat profil di lampiran berikutnya dan kronologi kasus). Tindakan para penambang timah  ilegal ini mengancam mata pencarian nelayan dan kehidupan keluarga nelayan, merusak dan mencemarkan lingkungan dan laut.

Dampak dari penambangan timah ilegal adalah kehidupan masyarakat yang termiskinkan dan pengrusakan lingkungan hidup. Penambangan ilegal juga menciptakan teror dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat lokal dan pernah diadukan ke lembaga bantuan hukum dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas HAM).

Penangkapan atas Budhi bertentangan dengan Pasal 66 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009  yang telah menetapkan bahwa setiap orang yang berjuang untuk hak atas lingkungan hidupnya tidak dapat dipidanakan. Kriminalisasi terhadap Panglima dan nelayan bertentangan dengan undang-undang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Praktik penambangan ilegal juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena mengambil atau menambang tanpa izin yang lengkap dan sah dari pemerintah. Hasil tambang di negara ini wajib digunakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk  keuntungan segelintir korporasi. Sebagaimana kita ketahui, bahan baku dari barang-barang berteknologi tinggi yang diproduksi Apple, Microsoft dan IBM berasal dari timah Pulau Bangka. Sekitar 80 persen timah Pulau Bangka menjadi bahan baku produk label penting dunia. Bagaimana jika bahan yang digunakan adalah timah hasil penambangan ilegal? Maka produk itu terdiri dari bahan yang merupakan hasil kejahatan dan melanggar undang-undang di negara bersangkutan.

Kasus kriminalisasi atas Budhi ini sudah dilaporkan kepada Kadiv. Propam Mabes POLRI, Kapolri, Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim Polri, Kompolnas dan Komnas HAM.

Tim pengacara menganggap sejak awal telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami Panglima dan para nelayan yaitu:

Hak untuk melangsungkan hidup bagi para nelayan di lokasi tempat mereka biasa menangkap ikan
Teror, kekerasan dan bahkan ancaman pembunuhan terjadi terhadap Panglima maupun nelayan karena memprotes penambangan ilegal.

Penuntutan, pengadilan dan pemenjaraan yang sewenang-wenang terjadi tanpa melalui proses hukum yang benar dan adil terhadap terhadap pemuda nelayan.

Penuntutan dan penangkapan yang sewenang-wenang terjadi terhadap Panglima dan dia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, tapi langsung ditahan di Polres Bangka sebagai tersangka kejahatan yang tanpa barang bukti kejahatan.

Tuduhan mengajak melakukan kejahatan dan membawa senjata tajam dan/atau senjata api terhadap Budhi adalah tidak benar, karena Budhi adalah orang yang membela hak-hak orang lain, yaitu komunitas nelayan yang memprotes ketidakadilan serta lingkungan hidup/laut, bukanlah mengajak melakukan kejahatan.
Sehubungan dengan itu  Tim pengacara  menuntut:

Hentikan upaya kriminalisasi dan membebaskan Budhi dari segala tuntutan hukum.
Memulihkan nama baik atau merehabilitasi nama baik Budhi.
Melakukan proses hukum atas para penambang timah ilegal yang merusak lingkungan dan menghancurkan mata pencarian nelayan.

Kepada Mabes POLRI diharapkan dapat melakukan penyelidikan yang obyektif atas Polres Bangka terkait kasus ini, harap tim  kuasa hukum  Budhi yang antara lain Suci Madio SH, Ecy Tuasikal SH, Maslan Tuasikal dan HM.D.Tolaohu SH. Demikian siaran pers KontraS. 21 September 2017. (SUR).

Status Gunung Agung Di Bali Jadi Awas, Masyarakat Dihimbau Siapkan Masker.

Gunung Agung, mulai murka.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menginformasikan, terhitung mulai Jumat (22/9). Status aktivitas Gunung Agung, yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, telah meningkat dari Level III (SIAGA) menjadi Level IV (AWAS). Untuk itu, masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 9 km dari kawah.

Mengingat jika terjadi erupsi ada potensi bahaya abu vulkanik yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan akut (ISPA) pada manusia maka diharapkan seluruh masyarakat, utamanya yang bermukim di sekitar G. Agung maupun di Pulau Bali, segera menyiapkan masker penutup hidung dan mulut maupun pelindung mata sebagai upaya antisipasi potensi bahaya abu vulkanik.

Kepala Biro Komunikasi. Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam siaran persnya Jumat (22/9) malam mengatakan, sejak dinaikkan status aktivitasnya menjadi Level III (SIAGA) pada Senin (18/9) pukul 21.00 WITA lalu, Gunung Agung mengalami peningkatan kegempaan signifikan beberapa hari terakhir.

Dadan mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Agung diminta untuk tetap tenang, dan tidak beraktivitas, tidak melakukan pendakian dan tidak berkemah di dalam area kawah Gunung Agung, dan di seluruh area di dalam radius 9 KM dari kawah puncak Gunung Agung.

“Pasca kenaikan status aktivitas ini, wilayah perluasan sektoral yang harus dijauhi ditambah menjadi 12 km arah Utara, Tenggara dan Selatan-Barat Daya,” ujar Dadan.

Hujan Abu Lebat

Dalam siaran pers Kementerian ESDM juga disebutkan, jika erupsi terjadi maka potensi bahaya lain yang dapat terjadi adalah terjadinya hujan abu lebat yang melanda seluruh Zona Perkiraan Bahaya. Hujan abu lebat juga dapat meluas dampaknya ke luar Zona Perkiraan Bahaya bergantung pada arah dan kecepatan angin.

Menurut Kementerian ESDM, saat ini angin bertiup dominan ke arah Barat-Baratlaut. Oleh karena itu, diharapkan agar hal ini dapat diantisipasi sejak dini terutama dalam menentukan lokasi pengungsian.

“Mengingat adanya potensi bahaya abu vulkanik yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan akut (ISPA) pada manusia maka diharapkan seluruh masyarakat, utamanya yang bermukim di sekitar G. Agung maupun di Pulau Bali, segera menyiapkan masker penutup hidung dan mulut maupun pelindung mata sebagai upaya antisipasi potensi bahaya abu vulkanik,” bunyi siaran pers itu.

Masyarakat maupun Pemerintah Daerah, BNPB, BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Karangasem, dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi G. Agung setiap saat melalui aplikasi MAGMA Indonesia yang dapat diakses melalui website https://magma.vsi.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android MAGMA Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

Biro Humas Kementrian SDEM mengatakan,  partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan dengan melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan aktivitas G. Agung melalui fitur Lapor Bencana. Para pemangku kepentingan di sektor penerbangan dapat mengakses fitur VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation).(SUR).
:
 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger