NEWS ONE

Pentingnya Peran Serta Pemda dalam Upaya Mendukung Kegiatan Usaha Hulu Migas

Written By Berita One on Rabu, 12 Desember 2018 | 20.48.00

JAKARTA,BERITA-ONE.COM - Untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat  dan daerah, Forum Sinergitas SKK Migas, KKKS, IPDN melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Wilayah Barat 2018 melakukan pertemuan bertempat di IPDN Kampus Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Kemendagri yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah, Dr Soni Sumarsono M Dm mengatakan, sesuai dengan tema pertemuan hari ini yaitu, “Peranan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota Dalam Rangka Peningkatan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”.

"Maka tujuan pertemuan forum hari ini, ialah mempertegas dalam upaya Pemerintah Daerah selaku yang mempunyai wilayah Migas, supaya ada sinergitas antara Pemda setempat dengan SKK Migas selaku Pengelola Migas dan KKKS selaku pelaksana ekplorasi di lapangan,"jelasnya.

Dikatakannya juga, pertemuan ini sangat penting karena banyak hal yang perlu didiskusikan bersama terkait pengelolaan migas. Pemerintah Daerah, Masyarakat Kabupaten/Kota, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tambang migas merupakan pihak yang potensial menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasi industri migas yang berada di wilayahnya, tentu mengharapkan agar kegiatan tersebut membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, baik berupa peningkatan penerimaan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, Asiten Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Ir Yusman Srianto MT mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Muba siap mendukung Program Nasional atau Pusat, tapi Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan masyarakat di Daerah.

"Dimana terkhusus sumber daya alam yang ada di Kabupaten Muba, seharusnya diutamakan untuk rakyat Muba, bila perlu Pemerintah Pusat meninjau kembali tentang bagi hasil Migas, supaya Pemerintah Pusat lebih tranparan, "ujarnya. (RM)

Puncak Peringatan Hari Ibu Ke 90 Dan HUT DWP Ke 19, 8 Wanita Di Muba Diganjar Champion Gender

MUBA,BERITA-ONE.COM - Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke 90 dan HUT DWP ke 19 bertempat di Opproom Pemkab Muba, Rabu (12/12/2018).

Pada kesempatan yang sama, sebanyak Delapan orang wanita di Bumi Serasan Sekate dinobatkan 'Champion Gender', yaitu Penghargaan yang diberikan kepada wanita-wanita yang berdedikasi dan berkontribusi, mampu memimpin dalam kesetaraan gender. 

Adapun delapan wanita tersebut yaitu, Ketua TP PKK Muba, Hj Thia Yufada Dodi Reza, Wakil Ketua TP PKK Muba, Susy Imelda Beni dan Ketua DWP Kabupaten Muba, Hj Asna Aini Apriyadi, Kapolres Muba, AKBP Andes Purwanti SE MM, Kepala Disdukcapil Muba, Hj Asmarani SSos MSi, Kepala Bagian Organisasi dan Ortala Setda Muba, Azizah SSos MT, Kepala DPPPA Muba, Dewi Kartika SSos MSi, dan Camat Sungai Lilin Emilia Afrianita, SSTP MSi.

Mewakili Bupati Muba, H Dodi Reza Alex, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Apriyadi MSi dalam sambutannya mengatakan, sesuai tema Peringatan Hari Ibu dan DWP, "Bersama meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan keluarga untuk kesejahteraan bangsa dan optimalisasi potensi DWP untuk suksesnya pembangunan nasional". Diartikan dimana peran ibu merupakan unsur dalam keluarga menjadi bagian penting, agar tidak terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi, maka perlu untuk saling mendukung.

"Nanti kita Kabupaten Muba akan terima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), ini tentunya berkat kinerja kita bersama, pengahargaan ini akan tetap kita jadikan motivasi terutama kami di Jajaran Pemkab, untuk bekerja lebih giat lagi dalam hal meningaktkan perlindungan anak, perempuan dan kesetaraan gender, "tukansya.

Lanjut Sekda, sekarang kita ada PR berat yang sedang kita laksanakan, dibutuhkan peran ibu yang maksimal, yaitu berdasarakan hasil survey penerapan Perda no 2 tahun 2018 tentang Pembatasan Pesta di malam hari, sampai dengan pukul 17:00 wib.

Perda ini disepakati karena dinilai pesta malam banyak mudorat yang terjadi, tidak ada manfaatnya, disinyalir hampir 60% yang hadir menggunakan narkoba dan terjadi pornoaksi. Oleh karena itu Pemkab setuju, walaupun masih ada kelompok masyarakat yang memaksa masih  melakukan pesta malam. "Saya yakin bisa diterapkan dengan maksimal melalu peran ibu, dan tentunya sekaligus peredaran narkoba bisa kita basmi, karena kita khawatirkan akan kehilangan generasi penerus jika kita hanya diam saja,"ujarnya.

Sementara itu berdasarkan Laporan Kepala DPPPA Muba, Dewi Kartika SSos MSi mengatakan tujuan digelarnya Peringatan Hari Ibu dan HUT DWP yaitu, meningkatkan peran perempuan di Muba dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil, mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara serta meningkatkan kesadaran perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Kita Kabupaten Muba pada tanggal 19 Desember 2018 mendatang akan menerima Penghargaan APE, masuk nominasi terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Penghargaan diterima dapat jadi motivasi untuk menyadari akan hak-hak perempuan dalam pembanguanan Daerah. Kita juga harus mengenang atas jasa perempuan di Indonesia sebagai bagian pejuang kemerdekaan, guna mempertebal semangat dalam pembangunan daerah dan negara, "ucapnya. (RM)

KKN Di Muba, Mahasiswa Unsri Teliti Karet Muba

MUBA,BERITA-ONE.COM-  Sebanyak 100 Orang Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memenuhi mata kuliah KKN dan aspek pencapaian dalam kuliah selama beberapa semester. Kedatangan Mahasiswa yang terdiri dari berbagai jurusan dan program ilmu yang ada pada Unsri ini didampingi langsung oleh Kepala Pusat KKN Unsri Dr Ir Abu Umayah MS dan disambut langsung Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muba H Rusli SP MM, Rabu (12/12/2018).

"Kami ucapkan selamat datang di Musi Banyuasin, semoga dalam menjalankan KKN di Muba dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta kami juga menghimbau kepada adik-adik agar bisa menjaga dan menyesuaikan diri ditempat KKNnya", ucap Rusli dalam sambutannya pada Serahterima Mahasiswa KKN Unsri Angkatan ke-90 bertempat di Auditorium Pemkab Muba.

Rusli juga menyambut baik atas ketertarikan Civitas Akademika Unsri yang akan melakukan program riset pembangunan jalan aspal bercampur karet, Pemkab Muba tidak menutup diri dan merasa terbantu dengan harapan bisa menemukan formulasi tepat campuran aspal karet sehingga harga karet terdongkrak dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Harga karet yang fluktuatif beberapa tahun terakhir membuat kami berinovasi untuk meningkatkan harganya dengan menggunakan karet sebagai campuran aspal dan hasilnya sangat efektif serta mendapat penghargaan dari Kementrian PU PR", ungkapnya

Sementara itu Kepala Pusat KKN Unsri, Dr Ir Abu Umayah MS mengatakan Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan rutin setiap tahun 2 kali diakhir masa kuliah. Untuk di Muba sendiri, ada 100 Mahasiswa yang akan ditempatkan di 6 Desa di Kecamatan Lawang Wetan selama 40 hari dengan harapan nantinya mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmunya dengan baik dan benar.
"nanti mahasiswa kami akan memfokuskan membantu petani karet disana bagaimana cara meningkatkan kualitas dan produksi karet", katanya

Rani Mahasiswi peserta KKN dari Fakultas Pertanian mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Muba yang telah memberikan izin dan dukungan pelaksaan KKN Unsri Angkatan ke-90 di Muba.
"kami banyak ucapkan terima kasih atas tempat yang disiapkan pak Kades dan dijemput pula, kami berharap kehadiran kami disini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat",, katanya. (RM)

IBI Muba ,Akan Tetap Mempertahankan Lahan Dan Gedungnya, Warga Sekitar Protes Sita Tanah Tanpa Ada Pemberitahuan Dari Pengadilan Muba

MUBA,BERITA-ONE.COM- Puluhan Bidan yang bertugas diwilayah kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Rabu (12/12) sekira pukul 10 :00 wib berkumpul dihalaman kantor Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang terletak di jalan kiai Ahmad Dahlan kelurahan Balai Agung kecamatan Sekayu kota untuk menolak hasil Putusan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.

Para Bidan di Komandoi Ketua Bidan Muba Sumarni (IBI) menolak rencana eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Musi Banyuasin berdasarkan penetapan pengadian setempat No:4/Pen.Sitaeks/2015/07/Pdt.G0/2013/PNSKY yang dimenangkan oleh ahli waris bernama Abdullah Nawawi Bin kadir atas sengketa lahan yang diduduki kantor IBI dan beberapa warga lainya.

Kepala Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumarni, Am,Keb, SST, SKM melalui M. Wisnu Oemar kuasa hukumnya mengaku akan tetap mempertahankan lahan yang didirikan kantor IBI itu, karena lahan yang dibangun kantor tersebut memiliki Surat Sertifikat Hak Milik yang Sah.

" Kami masih belum menerima rencana eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak pengadilan, karena klien kami ini tidak pernah diikut sertakan dalam persidangan atau panggilan terkait gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat," jelas Wisnu Oemar, rabu (12/12).

Lurah Serasan Jaya, Edi Heryanto mendatangi pengukuran dan aksi pengadilan,  untuk kejadian sudah lama,  namun apa yang dikatakan pihak IBI atau beberapa rumah yang tidak pernah di informasikan bahwa ada gugatan saya kurang paham,  namun hari ini baru pengukuran belum Final Sita,  di gugat dapat mengajukan banding ke Pengadilan sehingga keputusan yang di keluarkan belum bisa dijadikan kekuatan dan tanah yang katanya hak Abdullah Nawawi Bin kadir, saya juga meminta jika proses ini berjalan saya meminta jangan sampai ada anarkis. Ujar Lurah

 pantauan BERITA-ONE.COM terlihat puluhan petugas terdiri dari Pengadilan Negeri (PN) Muba dan anggota Kepolisian Resort mengamankan saat memasang patok perbatasan lahan yang bakal dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri setempat atas gugatan yang dimenangkan oleh Abdullah Nawawi,

Terpisah warga sekitar angga (28) mempertanyakan keberadaan tanah 2,7 hektar yang ddugai dimenangkan oleh abdulah nawawi itu di mana batas lokasi nya kalau dilihat batas patok yang pasang oleh ujang anak dari abdulah nawawi ini sangat lah luas berarti tanah serta bangunanan keluarga saya juga termasuk semua coba kami minta kejelasan tanah tersebut kepada pihak pengadilan muba, tanah kami beserta bangunan juga memiliki setifikat yang sah ungkap angga.

Hal senada juga yang disampaikan oleh zam warga sekitar megatakan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak pengadilan kalau ada sita tanah serta pemasangan patok disamping bangunan rukonya, saya juga memiliki sertifikat  tanah yang sah, dimana letak tanah ukuran yang sebenarnya jangan asal memasang patok harapnya.


Panitera pengadilan muba m,hadli mengatakan membenarkan luas tanah yang menjadi seketa seluas 2,7 hektar tapi untuk memberi tahu  batas ukuran tanah yang di maksud kami tidak punya wewenang untuk mengukurknya jelas hadli. (TIM)

Pemerintah Pusat Dinilai Tidak Bertanggung Jawab Terhadap 79 Orang Pengungsi Rohingya Di Bireuen.

BIREUEN ,BERITA-ONE.COM-Pemerintah Pusat dinilai tidak bertanggung jawab terhadap 79 orang pengungsi Rohingya asal Myanmar sejak mereka terdampar di perairan laut  Kabupaten Bireuen, 20 April 2018 lalu,diantaranya 8 orang  adalah anak-anak dibawah Umur , seperti dikatakan Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Sekretaris Devi Riansyah AKs MSi,saat berkunjung ketempat pengungsi Rohingya di Bireuen,Rabu ( 12/12/2018).

Kondisi 79 orang Pengungsi Rohingya yang diungsikan di Gedung SKB, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sangat memprihatinkan.walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Bireuen,melalui Dinsos telah berupaya keras selama 7 bulan untuk menjaga ketentraman jiwa para Rohingya.

Sementara Rabu (12/12/2018)Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Sekretaris Devi Riansyah AKs MSi,berkunjung ketempat pengungsi Rohingya di Bireuen,dalam keterangan tertulisnya dirinya mengaku sangat sedih dan prihatin terhadap kejadian ini,apalagi sudah bertambahnya pengungsi warga Rohingya di Aceh, sebab kondisi seperti ini akan memberatkan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota setempat. Baik secara anggaran maupun moral.karena menurutnya tidak ada anggaran khusus untuk mereka. 

Disisi lain  Pemerintah Pusat hingga saat ini dinilai masih tidak bertanggung jawab terhadap penanganan pengungsi Rohingya tersebut.
“Padahal  Dinas Sosial Aceh selama ini sudah berulangkali menyurati kementerian , bahkan Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah juga sudah menyurati kementerian dimaksud,tetapi tidak  ada respon apapun,seolah -olah surat yang dikirim Plt Gubernur Aceh tidak berlaku bagi mereka. ” hal ini dikatakan  Kepala Dinas Sosial Aceh Drs Alhudri MM melalui Sekretaris Devi Riansyah AKs MSi.saat meninjau pengungsi Rohingya di Gedung SKB Bireuen didampingi Kepala Dinas Sosial Bireuen Murdani dan Kasi PSKBS Rohaya Hanum, Rabu 12 Desember 2018.
Kementerian yang dimaksud Devi Riansyah  adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Semua kementerian tersebut,kata Devi Riansyah sudah kami datangi dan bertemu langsung,surat pun udah kita nerikan kepada mereka.Namun sampai saat ini belum ada respon apapun. Kita tentu  sangat menyayangkan sikap seperti ini.
Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah juga mejelaskan, dalam aturan penanganan masyarakat luar negeri yang terdampar di suatu negara seperti warga Rohingya yang terdampar di Aceh,yang bertanggung jawab adalah Kementerian Hukum dan HAM melalui Keimigrasian atau IOM sebagai organisasi internasional yang menangani pengungsi. Tapi pemerintah pusat hingga akhir tahun 2018 terkesan tutup mata ( Lepas Tanggung Jawab) begitu juga IOM setelah tiga bulan mau menangani kemudian menarik diri.

“Sementara kita pemerintah Aceh ,Kabupaten /Kota sebenarnya tidak punya kewenangan apapun dalam penaganan para pengungsi Rohingya Apalagi kita tidak ada dana khusus untuk pembiayaan makan dan kebutuhan mereka lainya Jika pun ada, itu hanya karena tuntutan kemanusiaan.

Pada kesempatan itu Devi Riansyah juga mengatakan terkait wacana pemindahan warga Rohingya dari Bireuen ke Liposos Langsa, namun hal itu tetap harus menjadi tanggung jawab Imigrasi, bukan Pemerintah Aceh ataupun kabupaten/kota.

“Kita tetap mendesak pemerintah pusat segera bertindak secara cepat  dan merespon surat yang telah kita berikan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Bireuen,Drs. Murdani juga berharap agar pemerintah pusat tidak lagi tinggal diam dan ( tutup Mata) 

Menurut  Kandinsos Bireuen Ds Murdani, setiap bulannya Pemerintah Kabupaten Bireuen, harus  anggarkan  tidak kurang dari Rp 100 juta dengan rinciannya untuk permakanan mereka minimal Rp 3 juta per hari, biaya air dan listrik rata-rata setiap bulannya mencapai Rp 5-6 juta, belum lagi untuk kebutuhan lainnya termasuk untuk biaya kesehatan dan para petugas di lapangan.
“Setiap bulan kita harus menganggarkan Rp 100 juta dan ini tentu sangat membebani anggaran kita( Hendra).

Prof Mudzakir Dan Dosen Universitas AtmajayaJadi Saksi Ahli Pemohon Praperadilan Nand Kumar


Yogyakarta,BERITA-ONE.COM.
Sidang Praperadilan dengan Pemohon  Nand Kumar dan Termohon Kepala  Kejaksan Tinggi Daerah Istimewa (DI)  Yoyakarta,  tim penasehat hukumnya Pemohon  mengajukan dua orang saksi ahli dalam sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu 12 November 2012.
Persidangan yang  dipimpin hakim tunggal Suryo Hedratmoko SH kedua saksi ahli tersebut, adalah   Dr. Theresia Anita, seorang ahli perbankan dan Prof. Mudzakir selaku ahli tindak pidana korupsi.
Dalam keterangannya  dibawah sumpah, Dr. Theresia menyatakan,  bahwa pemberian kredit haruslah melalui beberapa tahapan sesuai dengan aturan perbankan yang berlaku, sehingga jika terjadi persoalan hukum maka pihak di luar debitur dan kreditur tidak bisa dilibatkan apalagi dihukum.
Sementara itu, Prof. Mudzakir sebagai ahli pidana menyebutkan,  bahwa praperadilan adalah upaya hukum yang sah dan diakui sebagai sikap menguji kewenangan penyidik terkait status tersangka atau penahanan yang dilakukan itu, apakah sudah memiliki dua alat bukti yang kuat.  Praperadilan juga sekaligus berperan untuk menguji penyalahgunaan kewenangan penyidik.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nand Kumar sudah selesai urusannya bertransaksi jual beli dengan Munesh Kumar di depan pejabat yang berkompeten. Namun, secara janggal pihak Kejati  DI  Yogyakata kemudian menyatakan Nand Kumar sebagai tersangka tindak pidana korupsi, padahal ketika diperiksa di Polda,  Nand Kumar berstatus hanya sebagai terlapor, karena tidak ditemukan bukti yang kuat sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak BRI Griya cabang Yogyakarta
Menjawab pertanyaan advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H., MSi., M.H. yang menjadi salah satu tim penasehat hukum Nand Kumar, ahli Mudzakir menyebutkan secara tegas bahwa jika terjadi dugaan tindak pidana perbankan maka hal tersebut secara jelas hanya dapat dilaporkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) sesuai aturan yang berlaku.
Dengan kata lain, penyidik kepolisian dan Kejaksaan secara tidak sah melakukan penuntutan terhadap Nand Kumar,  karena justru pihak pegawai bank atau pejabat bank-lah yang seharusnya dilaporkan oleh OJK untuk penguatan lebih lanjut, turur ahli tersebut. (SUR).
Teks foto: Suasana sidang Praperadilan di PN Yogyakarta.

Lagi KPK Tetapkan Tiga Tersangka Pembanggunan Gedung IPDN

Jakarta,BERITA-ONE.COM.
Komisi Pemberantasan Kororupsi (KPK) menetapkan tiga orang  sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran  2011.
KPK menetapkan DJ, Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, dan AW , Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT. Waskita Karya (Persero Tbk sebagai tersangka.
Sedangkan, dalam pembangunan kampus IPDN Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, KPK menetapkan DJ dan DP,  Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya  Tbk sebagai tersangka.
Tersangka DJ selaku PPK Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kemendagri Tahun 2011 bersama-sama AW, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT. Waskita Karya  Tbk dan DP selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN masing-masing di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.
Akibatnya, berdasarkan hitungan sementara, dari dua proyek tersebut negara diduga mengalami kerugian total sekitar Rp 21 miliar rupiah.
Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan 3 orang tersangka untuk 2 proyek pembangunan IPDN lainnya, yaitu proyek pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dan Kampus IPDN di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Sehingga, total dugaan kerugian negara untuk pembangunan 4 gedung kampus IPDN tersebut adalah sekitar Rp77,48 Miliar.
Atas perbuatannya, DJ, AW dan DP disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dekian siaran pers KPK kemarin. (SUR).

Tanggal 7 November Ditetapkan Sebagai Hari Wayang Naaional


Jakarta,BERITA-ONE.COM.
Atas usulan masyarakat,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan yang disampaikan para seniman dan budayawan menetapkan tqnggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Hal ini dinyatakan  dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.
“Ini memang usulan yang datang dari masyarakat ya. Dan beliau tadi secara langsung diambil suratnya, ditandatangani di tempat. Sehingga sekarang tanggal 7 November, yaitu tanggal penetapan wayang sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO itu ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, kepada wartawan usai bersama sejumlah seniman dan budayawan bertemu Presiden Jokowi.
Implikasi penetapan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional, menurut Hilmar, tentu akan ada perayaan. Namun yang pasti, jika selama ini wayang yang tersebar di mana-mana sekarang punya forum untuk pengembangan lebih lanjut.
Selain masalah penetapan Hari Wayang Nasional, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menambahkan, dalam pertemuan antara seniman dan budayawan dengan Presiden Jokowi itu telah disepakati untuk pembentukan dana perwalian untuk kebudayaan.
“Seperti trust fund begitu ya, yang disediakan untuk kebudayaan. Angkanya nanti bisa ditanya, saya tidak berani bilang,” ujar Hilmar.
Dana perwalian itu diharapkan  akan memecahkan banyak masalah pendanaan di bidang kebudayaan. Ia menyebutkan,  anggaran di bidang kebudayaan ini sangat ketat sehingga kalau misalnya mau bikin festival atau kegiatan-kegiatan, dengan administrasi yang ada sekarang terasa terhambat.
Humas seskab  memgatakan, sehingga perlu suatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel untuk kebutuhan itu. Dan dana perwalian dianggap tepat, kata Hilmar seraya menambahkan, Dana Perwalian Kebudayaan itu akan dianggarkan mulai tahun 2019 mendatang. (SUR).
Teks foto:
1. Gambar wayang Gatutkaca.
2. Gambar wayang Pandawa.

 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger