NEWS ONE

Gorong-Gorong Terlalu Sempit Sebabkan Air Meluap Jika Hujan

Written By Berita One on Kamis, 23 November 2017 | 23.22.00

LANGSA,BERITA-ONE.COM- Sebuah gorong-gorong yang terletak di kawasan Islamic Center,dusun Imum Abu Gampong Paya Bujok Beuramo berdiameter terlalu kecil,akibat nya jika hujan deras air meluap ke pemukiman masyarakat karena  gorong-gorong tersebut tidak mampu menampung debit air yang melintas.

Menurut penuturan masyarakat di sekitar lokasi gorong-gorong itu,mengatakan bahwa saluran diantara penghubung jalan itu di buat pada tahun 1990 lalu,pada saat pembuatan jalan tembus antara Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat ke jalan A.Yani Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro.

Di tuturkan Hamdani (27) bahwa sejak dahulu gampong  PB Beuramo tidak pernah kebanjiran,namun belakangan sedikit saja hujan, air langsung menggenangi rumah warga.

“Sudah selayaknya gorong-gorong ini diganti dengan plat beton,karena di pastikan ke depan debit air yang melintas semakin besar,seiring bertambahnya penduduk” ujarnya.

Hamdani berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan hal ini,”saya selalu melihat, di setiap hujan deras bukan debit air yang berlebih,tapi gorong-gorong ini yang tidak mampu menampung,padahal saluran ini langsung ke laut,berapapun besarnya debit air pasti bisa tersalur jika alirannya tidak terhambat ”tandas Hamdani (SU)

DPRA Desak Pemerintah Aceh Pertegas Sikap Soal Batas Wilayah Dengan Sumut

Komisi 1, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI,
BANDA ACEH BERITA-ONE.COM – Terkait adanya laporan penyerobotan wilayah Aceh oleh pihak Sumatera Utara yang berada di kawasan Kecamatan Danau Paris serta Singkil Utara, yang berbatasan dengan Manduamas, Tapanuli Tengah.Pemerintah Aceh juga diminta bersikap tegas soal batas wilayah dengan Sumatera Utara.

Tim Task Force Pemerintah Aceh diminta segera turun ke Kabupaten Aceh Singkil terkait laporan penyerobotan wilayah itu.Sebelumnya juga dilaporkan empat pulau di perairan Aceh Singkil dimasukkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP-3-k) Provinsi Sumut.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PA di DPR Aceh, yang juga anggota Komisi 1, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI, kepada wartawan Rabu (22/11) .“Jika lamban direspon dikhawatirkan  akan semakin memperparah kondisi, bisa memicu konflik horizontal disana. Maka kehadiran pemerintah sangat diharapkan,” jelas  Iskandar.

Dia menambahkan, Pemerintah Aceh harus bersikap tegas soal batas wilayah Aceh dengan wilayah- wilayah berbatasan langsung dengan Sumut dan sejumlah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh.

“Harus difollow up terus. Persoalan bisa muncul secara tiba- tiba akibat kordinasi antar provinsi yang masih lemah. Kami berpikir apa yang terjadi di sana juga terkait kedaulatan batas wilayah Aceh,”ujar Iskandar.

Anggota DPRA yang membidangi politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan ini menjelaskan, dalam rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan di DPRA, pada Jumat (17/11).

Dicapai kesimpulan bahwa, agar Pemerintah Aceh menyurati pimpinan TNI AL untuk meminta diberikan peta hidros, khususnya wilayah yang berbatas Aceh Singkil dan Sumatera Utara.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan tapal batas, untuk ke depan perlu diambil alih dan ditangani secara serius oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait disertai pendanaan.

Kemudian, kata Iskandar, untuk tahap pertama Pemerintah Aceh perlu segera membangun pilar batas atau infrastruktur, seperti pembangkit listrik tenaga surya guna memudahkan penguasaan wilayah.

Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memasukkan atau memastikan berapa pulau dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Singkil dan RTRW Provinsi Aceh.

 “Pemerintah harus bergerak cepat, jangan membiarkan masalah terus muncul. Dalam rapat koordinasi saat kita merespon soal penyerobotan pulau kecil di Singkil, sudah kita sarankan agar Pemerintah Aceh segera membentuk Tim Task Force yang melibatkan Pemerintah Aceh, Sumut, kabupaten/kota, plus pemerintah pusat,” ungkapnya.

Namun demikian, Iskandar Al-Farlaky, tidak bisa memastikan apakah Pemerintah Aceh sudah membentuk tim tersebut atau belum.

Domain ini ada di Biro Hukum dan Biro Tata Pemerintahan, yang harus lebih di depan, apalagi dalam rapat koordinasi dengan DPRA sebelumnya juga mengundang para pihak terkait dengan harapan segera ditindaklanjuti.

Disarankan Pemerintah Aceh membentuk Tim Review tata ruang wilayah Aceh, perlu adanya penguatan kelembagaan di Bappeda dan SKPA terkait.

Lalu, terang Al-Farlaky lagi, dalam pertemuan tersebut disarankan perlu segera dibentuk Tim Task Force yang melibatkan Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota perbatasan.

Ini guna penyelesaian tata batas, perlu segera dilakukan invetarisir daerah- daerah berbatas Indonesia, batas Provinsi Aceh.

Karena kewenangan bidang pertanahan sudah menjadi kewenangan Aceh dan perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan badan pertanahan.

“Untuk dijalankan rekomendasi pertemuan dengan cepat, sehingga bisa membendung permasalahan yang muncul di kemudian hari,”pungkasnya (SU/MI)

LP Kelas II B Langsa Adakan Seminar Peningkatan Kecerdasan Warga Binaan ​

Seminar Peningkatan Kecerdasan Warga Binaan ​
LANGSA ,BERITA-ONE.COM – Bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  sebanyak 50 warga binaan Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II B Langsa pria dan wanita, mengikuti seminar sehari dengan tema peningkatan kecerdasan warga binaan dalam menjalankan pengamalan agama, berlangsung di aula LP Kelas II B setempat (23/11) ‎.

Kepala LP Kelas II B Langsa, Sayed Mahdar, kepada Wartawan  mengatakan, seminar ini bertujuan memberikan pemahaman atau peningkatan kecerdasan ilmu pengetahuan agama bagi warga binaan.Menurut Mahdar, peran serta masyarakat juga dipandang perlu sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan saudara kita ini.

"Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan melalui program kemitraan yang bekerjasama antara LP, baik perorangan maupun secara kelompok," ujarnya.

Ditambahkan, warga binaan sangat membutuhkan peningkatan pengamalan spiritualitas, wawasan dan keterampilan, untuk memudahkan mereka ketika nanti kembali ke tengah masyarakat,setelah menjalani hukuman (SU)

 

Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD Di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim

JAWA TIMUR,BERITA-ONE.COM-Pengadaan buku referensi perpustakaan tingkat Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, Madura,  Jawa Timur (Jatim) tahun 2016 diduga ada korupsi, dan mulai dibidik oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)  dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung per tanggal 21/11/2017 dan mulai dilakukan pengusutan lebih mendalam berdasarkan keterangan dan penjelasan serta bukti dokumen dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku referensi perpustakaan SD yang menelan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar itu.

Sebagaimana ramai diberitakan berbagai media bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan SD (Sekolah Dasar) di Sampang oleh distributor penerbit PT SPKN (Sarana Panca Karya Nusa) melalui agennya di daerah, terindikasi adanya dugaan korupsi yang dilakukan secara massif, terstruktur & terorganisir, yakni:

Pertama, bahwa dalam pengumuman dari layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Sampang, pemenang lelang tertera pada tanggal 15 Desember 2016.

Padahal, dalam keterangan itu jenis lelang, dengan paket Rp. 2.500.214.000. Dalam rincian LPSE, tertera pada kolom "pemberian penjelasan" 14 Desember 2016 jam 08.00 - 09.00. Serta pada kolom "upload dokumen penawaran" 14 Desember 2016 jam 09.05 sampai 15 Desember jam 23.59.

Sehingga tampak sangat janggal, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 jadwal/proses upload dokumen penawaran belum selesai, tapi sudah diumumkan siapa pemenangnya, dan dinyatakan bahwa lelang sudah selesai. Dan lebih aneh lagi bahwa pekerjaan dinyatakan sudah selesai dilaksanakan dengan menyebut lokasi pekerjaan adalah di kantor dinas pendidikan Jl. Jaksa Agung Suprapto 77 Sampang. Dan pada hari itu juga tanggal 15 desember 2016 dilaksanakan proses untuk pembayaran kepada penyedia barang.

Kejanggalan ini secara mencolok menunjukkan ada indikasi bahwa sebelum lelang dilaksanakan berarti barang yang akan disuplai oleh penyedia sudah ada di kantor dinas pendidikan. Dimana bisa dilihat jadwal upload tanggal 15 Desember sampai tengah malam, tapi belum selesai proses upload sudah dinyatakan ada pemenangnya, dan pada hari yang sama sebelum proses upload penawaran  selesai, penyedia barang yang dinyatakan sebagai pemenang pengadaan sudah dinyatakan selesai melaksanakan pekerjaan dan langsung terjadi proses pembayaran.

Kejanggalan itu selain menunjukkan indikasi adanya persekongkolan antara dinas pendidikan dan penyedia barang, juga melanggar peraturan, yakni petunjuk teknis dari kementrian pendidikan, bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan pengiriman harus dilaksanakan/dikirim oleh penyedia barang sampai ke sekolah2, bukan ke kantor dinas pendidikan, agar sekolah atau dinas pendidikan tidak terbebani ongkos pengiriman.

Kedua, adalah ada dugaan pengurangan jumlah buku yang dikirim, tetapi dalam laporan ditulis bahwa volume buku yang dikirim sudah sesuai kontrak.

Sebagaimana dilaporkan masyarakat yang membawa data ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim, dalam kontrak, masing-masing dari 50 lembaga SD harusnya menerima 870 judul buku. Jumlah keseluruhan per sekolah harusnya mendapat 2.639 eksemplar. Kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Antara pedalaman dan pinggir kota berbeda. Paling parah di pedalaman misalnya di SDN Tobai Tengah 2. Itu hanya mendapat 400–500 eksemplar, jauh dari 2 ribu eksemplar

Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Jupri Riyadi, bungkam saat diminta klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi pada program pengadaan buku referensi perpustakaan untuk SD tahun anggaran 2016 senilai Rp2,5 miliar yang mulai diusut Kejati Jatim itu.

“Saya tidak mau memberikan komentar apa-apa. Jadi, tidak ada komentar untuk klarifikasi,” jawabnya singkat.

Sedangkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farhan ketika dihubungi ponselnya 0812522xxxx belum bersedia memberi keterangan lebih lanjut demi kemajuan proses penyidikan lebih lanjut.(BM-MK)

Ketua Panitia Juang Re-born Trail Temu Pers.

BIREUEN,BERITA-ONE.COM-Ketua Panitia Juang Re-born Trail  Kabupaten Bireuen temu- ramah bersama Wartawan  Bireuen, baik media cetak maupun  media elektronik.acara tersebut berlangsung kamis (23/11/2017)dicafe Beng Kupi Desa Geulangang Teugoh Bireuen.

Kasat Reskrim polres Bireuen ,Iptu Riski Andrian SIK Ketua panitia didampinggi Sekretaris Juang Re-born Trail kepada sejumlah Wartawan Bireuen mengatakan  tujuan utama kegiatan ini digelar untuk menyatukan tiga komunitas Trail di Bireuen.sekaligus dalam rangka hut Kabupaten Bireuen Ke 18 tahun 2017 searah  dengan tujuan pemerintah Kabupaten menuju visit Bireuen tahun 2018.

Juang Re-born Trail Adventure yang merupakan  gabungan 3 komunitas pencinta trail terbesar Kabupaten Bireuen terdiri Trail Organisasi Adventure ( BIROAD),Comunnity X-Trim Bireuen,serta BMC Trail Adventure.yang aktif mengikuti perlombaan lokal maupun tingkat nasional.melaksanakan Kegiatan juang - reborn trail  pada tanggal 25 -26 Nov 2017.kerjasama Bupati Bireuen, Kapolres Bireuen, Dandim 0111 Bireuen, Kajari Bireuen,Pengadilan Negeri Bireuen,Dan Danyonif 113 Bireuen.

Kegiatan Juang - Reborn Trail Adventure bertujuan menjalin hubungan silahturahmi dengan pecinta Trail Adventure dari seluruh tanah air sekaligus ingin memperkenalkan potensi wisata beroriensitasikan pesona alam Kabupaten Bireuen.dengan bentuk pelaksanaan event Bireuen open Trail adventure se - indonesia.

Sementara rute yang ditempuh melintasi perkampungan,perkebunan,hutan,dan pengunungan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.dan menginap bersama dihutan desa pantee peusangan kec juli Kabupaten Bireuen.

Kasat Reskrim polres Bireuen Iptu Riski Andrian SIK selaku ketua pelaksana juang - reborn trail adventure.2017  menambahkan untuk saat ini  jumlah yang sudah mendaftar 200 grup lebih,siapapun yang ingin mendaftar dari seluruh indonesia kita terima,namun kami berharap agar kegiatan ini berlangsung sukses dan mohon dukungan semua pihak hingga saat ini persiapan Panitia Sudah siap( Hen).

Dinsos Salurkan Bantuan PKH Tahap IV

BIREUEN,BERITA-ONE.COM-Masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bireuen terharu saat menerima dana bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan itu, diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A Gani, SH., M.Si. didampinggi Kadis Sosial Drs.Murdani Kamis (23/11/2017) Bertempat di Aula Setdakab lama Kabupaten Bireuen.

Maryana Alamsyah (38) salah satu warga penerima manfaat, kepada beritaone Bireuen, mengaku sangat senang, terharu serta berterima kasih kepada allah Swt serta kepada Pemerintah dirinya telah dipilih untuk menerima bantuan tersebut.

Selain itu saat menerima dana bantuan ini. Maryana Alamsyah, sehari-hari bekerja sebagai cleaning service di salah satu perguruan tinggi di Matanggeulumpang dua.

Dia tercatat sebagai warga Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan. Karena dengan adanya bantuan ini, bisa dipergunakan untuk menambah biaya sekolah ketiga orang anaknya.

“Alhamdulillah dan saya bersyukur mendapat bantuan dari pemerintah ini,”kata Maryana dengan terharu.

Sementara itu, ditempat terpisah Kepala Dinas Sosial Bireuen Drs. Murdani, menjelaskan penyaluran bantuan ini, merupakan tahap yang keempat untuk tahun 2017.

“Penerima manfaat melalui program ini mendapat bantuan dari pemerintah sejumlah Rp.1.890.000 per-tahun, disalurkan secara bertahap 4 bulan sekali,
“Semoga sekecil apupun bentuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui PKH ini, hendaknya dapat dipergunakan sebaik-baiknya,” harap Drs. Murdani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.disamping itu juga harapan demi harapan program ini dapat terus berlanjut. (Hen).

KPU Kota Prabumulih Lounching Pilkada 2018

PRABUMULIH,BERITA-ONE.COM - Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kota prabumulih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih melakukan sosialisasi peluncuran dan  peresmian pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.

Kegiatan bertempat di lapangan Taman Kota Prabujaya Kota Prabumulih, Kamis (23/11/17), menjadi kegiatan peresmian yang dilakukan KPU Kota Prabumulih, dengan menghadirkan badut nanas, sebagai maskot KPU Kota Prabumulih yang akan mengajak para pemilih untuk memberikan suaranya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih mendatang.

Lounching pemilihan walikota dan wakil walikota KPU Kota Prabumulih di tandai dengan pelepasan balon berhadia lima ratus ribu rupiah  , dilakukan langsung oleh Walikota Prabumulih, Ir.Ridho Yahya.MM, didampingi  Komisioner KPU Provinsi Sumsel, Ketua KPU Kota Prabumulih dan unsure Muspida Kota Prabumulih.

Komisioner Divisi Teknis Liza Lizuarni, SE mewakili Ketua KPU Sumsel menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya persemian pemilihan walikota dan wakil walikota pada hari ini, perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2018 telah dimulai, penyelenggaran Pilkada Serentak guna mengefektifkan dan mengefesienkan  jalannya proses pemilihan oleh penyelenggara pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan pilkada 
 
Kegiatan sosialisasi peresmian pemilihan walikota dan wakil wali kota kota Prabumulih, dihadiri Walikota Prabumulih  Ir.Ridho Yahyah .MM, Kapolres AKBP Andes Purwanti SE   , Kepala Kejaksaan Negeri M Husein Admaja SH . MH, , PPK, PPS, Perwakilan Partai, dan tamu undangan lainnya (MK)

Artis Ammar Zoni Dihukum 1 tahun Penjara.

Artis Ammar Zoni dihukum 1 tahun
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Setelah melalui  persidangan yang cukup singkat,  hakim  Sunarso SH akhirnya  menjatuhkan  hukuman kepada pesinetron Ammar Zoni (24) selama  satu tahun kurungan penjara  dengan direhabilitasi.

Ammar Zoni dan Rahmat Hidayat  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama sama dan melawan hukum, menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 39 1 gram yang termasuk  golongan, satu bagi diri sendiri," kata hakim di  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat, Kamis 23 November 2017.

Terhadap putusan  yang baru diucapkan hakim tersebut Ammar Zoni terlihat sumringah yang seraya mengatakan, "Alhamdulillah, hal ini yang saya harapkan, dan saya akan  menjalani rehabilitasi di panti yang ada di bilangan Jakarta Selatan. Saya masih perlu waktu untuk  untuk  pemulihan kesehatan, katanya dihadapan sejumlah  awak media.

Sebuahnya artis muda yang namanya aslinya Muhamad Ammar Akbar  ini dituntut hukuman oleh Jaksa Andry SH elama 1,5 tahun penjara potong selama dalam tahanan karena terbukti memiliki ganja 39,1 16 November lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya kedua terdakwa ini ,   Ammar Zoni  dan Rahmat Hidayat ditangkap polisi pada  7  Juni 2017  karena menguasai atau memiliki ganja kering seberat 39,1 gram dikediaman Ammar  Zoni di Perumahan Kahyangan Blok CML NO. 05B  RT. 04/27 Kelurahan Mekar Jaya, Kelurahan Sukmajaya,Depok.

Menurut keterangan,  barang kharam ini didapat Ammar dengan minta tolong kepada Rahmat,  dan Pandu alias Botak setelah bekomonokasi dengan WA, pada  tanggal 5-6 Juli lalu .

Pada tanggal tanggal 7 Juli 2017 rumah sang artis ini digerebek polisi. Dalam penggeladahan didapatkan ganja kering dalam toples seberat 39,1 gram, tiga  bungkus kertas paper, sebuah bong, 7 plastik kecil bekas menyimpan kristal sabu. Dan ganja di dapat dari Pandu seharga Rp 1 juta melalui terdakwa Rahman Hidayat.

Dari keterangan saksi dalam sidang,  terdakwa Ammar  bisa tidur nyanyak setelah menghisap ganja. Dan hal ini dilakukan para terdakwa 3 kali dalam seminggu sejak bulan Februari lalu.(SUR).

 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger