NEWS ONE

PT.Waskita Karya,Harapkan Pembanggunan Jembatan Komering Sesuai Target.

Written By Berita One on Jumat, 21 September 2018 | 05.54.00

KAYUAGUNG ,BERITA-ONE.COM -Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya Sesi IV (STA 177- STA 185) Sepanjang 8 KM dari Desa Arisan Buntal-Kelurahan Kayuagung Asli-Perigi-Kutaraya-Kelurahan Kedaton saat ini sudah hampir selesai. Tinggal menunggu penyelesaian Pembangunan Jembatan Komering (Arisan Buntal-Kayuagung Asli).

Kepala Sesi IV Ima Fislianto melalui Kepala Koordinator Lapangan Waskita Sesi IV Budi Cahyadi saat dikonfirmasi wartawan Beita-one.com Kamis 20/9/2018  mengatakan, pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung yang dilaksanakan oleh PT.Waskita Karya Sesi IV sepanjang 8 KM mulai dari Desa Arisan Buntal menyeberang ke Kelurahan Kayuagung Asli-Perigi-Kutaraya hingga Kelurahan Kedaton mulai STA 177-600 s.d TPA 185-600 sudah selesai 70 persen, dan masih sisa pengerjaan 30 persen lagi.

“Masih ada penimbunan area pakum yang nantinya ada pengaspalan di area tersebut di lokasi 183-00 sd 185-600, ada beberapa bagian dari modul 1 – modul 10,” cetus Budi.

Selama ini masih belum ada kendala yang berarti, hanya saja masih ada kendala di area modul 3 (area pertemuan dengan Jalan Tol Kapal Betung) kurang lebih 300 meter lahan warga Desa Arisan Buntal yang belum dibayar ganti ruginya.

“Di atas pakum nanti ada timbunan 1,5 meter dengan lebar badan 24 meter, namun kita timbun 30 meter. Target kita, bulan Desember 2018 harus selesai, kalau dari pemerintah kita belum tahu. Mengenai material tidak ada kendala,’’ papar Budi .

Lanjutnya, di sisa 3 bulan ini kita fokus untuk penyelesaian pembangunan Jembatan Komering (Arisan Buntal-Kayuagung Asli) agar segera diselesaikan. Kurang lebih ada 3 bentang Gilder lagi.

‘’Harapan kita sesuai target dan cuaca bersahabat, kita juga apresiasi dukungan warga yang ikut berpartisipasi dan antusias warga sekitar yang bekerja di PT Waskita,’’ tandasnya. (Asny)

Prabumulih Kembali Raih Penghargaan WTP Yang Ke 5

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM memegang penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI)
PRABUMULIH, BERITA-ONE.COM – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) kembali memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) periode 2013-2017. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Prabumulih, yang masuk dalam 53 daerah penerima penghargaan tersebut.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja nasional bertema “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018”, pada Kamis (20 September 2018) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dinilai telah memenuhi syarat  kesesuaian penyajian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Tahun 2018 ini ada 298 pemerintah daerah mendapat opini WTP. Dari jumlah tersebut, terdapat 53 pemda mendapat opini WTP periode 2017-2018 termasuk Pemerintah Kota Prabumulih.

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengapresiasi penghargaan tersebut. Melalui preatasi ini, dirinya berharap seluruh jajaran Pemkot Prabumulih terus mempertahankan opini ini.

“Beberapa catatan menteri keuangan agar segera ditindaklanjuti misalnya meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah (spip), pengendalian pengelolaan PNBP, catatan kurang tertib atas belanja pemerintah pusat di daerah dan pencatatan aset perlu ditingkatkan,” ungkap Ridho.

 walikota juga memerintahkan jajaran OPD untuk melakukan  percepatan penerbitan Laporan Keuangan tahun mendatang.


“Terdapat 5 pemda di Provinsi Sumsel yang meraih penghargaan WTP 5 kali berturut-turut yaitu Kota Prabumulih, Lubuk Linggau, Kabupaten OKI, OKUT dan Banyu Asin. Kita perlu berbangga dengan raihan prestasi ini,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih Jauhar Fahri, SE, Ak, CA menjelaskan siap menindak lanjuti arahan walikota. Disamping itu, dia berharap dapat bersinergi dengan seluruh OPD dan pihak terkait lainnya.(MK)


Kasatlantas AKBP Ricky Nugraha : Rahasia Bebas Tilang Ya Harus Taat Peraturan

KAYUAGUNG,BERITAONE.COM – Berbagai polemik ditengah masyarakat, sejumlah pengendara yang merasa Polisi Lalu Lintas (Polantas) tidak memiliki wewenang dalam menidak terkait pajak mati,

Kapolres OKI AKBP Ade Heriyanto melalui Kasatlantas AKBP Ricky Nugraha, SIK mengungkapkan bahwa tindakan tilang yang dilakukan polisi tidak bertentangan dengan hukum.

Menurutnya, tindakan tilang terhadap “pengemplang pajak kendaraan” ini justru sebagai penegakan hukum. “Anggota yang melakukan tilang terhadap pajak kendaraan mati masih merupakan kewenangan yang melekat dalam tugas,” ujarnya Kamis, (20/9).

Diuraikan Perwira ini, Polri berbekal Pasal 2 dari Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor.

“Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 Tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 9, menjelaskan STNK merupakan dokumen bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri. Sehingga, diterbitkannya STNK, selain masa berlaku pengesahan, STNK juga sebagai  indentitas dari pemilik, sekaligus identitas kendaraan bermotor,” jelasnya.

Lalu, mengacu juga pada Pasal 70 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, STNK berlaku selama lima tahun dan harus disahkan setiap tahun.

“Coba perhatikan STNK, ada empat kotak yang dibubuhi stempel dan tidak memiliki kotak kelima. Artinya, ketika tahun ke-5 STNK akan dibuat baru. Di sini, nomor rangka, nomor mesin, dan identitas pemilik kembali dicocokkan. Pengesahan tahunan juga bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan,” urainya.

Lebih lanjut, pengesahan dimanfaatkan polisi untuk apakah STNK masih dipegang oleh pemilik asli atau tidak hilang (digelapkan atau dicuri).

“Inilah sebabnya ketika mengurus pengesahan tahunan, pemilik wajib menunjukkan KTP asli untuk dicek apakah sesuai dengan informasi pada STNK,” katanya.

Praktis, pengesahan STNK tak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak.

“Maka dari aspek hukum, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum dengan tilang, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati,” katanya.

Penjelasan lainnya, sambung Ricky, pada Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 juga disebutkan, pelanggaran yang menyangkut kelengkapan kendaraan, yakni termasuk surat-surat SIM dan STNK yang masih hidup, atau berlaku, Lampu motor, lampu sein, dan seterusnya, berhak ditindak oleh polisi dengan cara menilang.

“Adapun syarat pengesahan STNK itu harus membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, berarti belum ada pengesahan. Kalau dilihat STNK-nya belum ada pengesahan, berarti secara otomatis pengendara akan terkena tilang dari Kepolisian,” ungkapnya.

Diakhir pembicaraan Ricky memberikan rahasia “Ilmu Bebas Tilang” yang dapat diikuti setiap pengendara agar terbebas dari Razia maupun tindakan tilang.

“Rahasia bebas tilang ya harus taat peraturan, melengkapi surat-surat kendaraan, termasuk pajaknya juga dibayar. Dengan begitu, dipastikan akan selamat, baik dalam berkendaraan juga dari tilang polisi,” tukasnya. (Asny)

Pemkab OKI,Bangga. Tujuh Kali Berturut-Turut Bisa Mempertahankan WTP

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI) mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
KAYUAGUNG, BERITAONE.COM– Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir(OKI) mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tujuh kali berturut-turut.

Bupati Ogan Komering Ilir yang melalui Sekretaris Daerah OKI H. Husin, S.Pd, MM mengungkapkan, raihan opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan serta hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita bersyukur mendapatkan penghargaan WTP yang merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Kabupaten OKI atas kepatuhan Pemda dalam melaksanakan keuangan negara dan komitmen kepala daerah, agar setiap OPD bekerja berdasarkan aturan atas kinerja keuangan pemerintah, supaya tidak ditemukan hal yang tidak wajar (Disclaimer) dalam pengelolaan keuangan daerah,” terang Sekda usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat pembukaan rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Husin mengungkapkan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap penting. Namun yang lebih penting lagi yaitu bagimana dampak belanja terhadap ekonomi, terutama kesejahteraan masyarakat.

“Pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Yang kita perjuangkan agar opini WTP (wajar tanpa pengecualian) berkorelasi dengan kinerja pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sekda sendiri mendedikasikan penghargaan ini untuk DPRD, FKPD, BPK/BPKP dan para ASN Pemkab OKI yang telah bekerja keras dan konsisten mempertahankan raihan WTP selama tujuh kali berturut-turut.

“Penghargaan ini tentu kita dedikasikan untuk jajaran ASN OKI yang bekerja keras dan secara konsisten serta dorongan DPRD, juga bimbingan FKPD, BPK/BPKP hingga selama tujuh kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten OKI, Ir. Mun’im, MM mengungkapkan perencanaan pengorganisasian, hingga pelaksanaan anggaran, termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja, di Pemkkab OKI dikerjakan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

“Mudah-mudahan hasil akhir yang dirasakan masyarakat berupa ouput danoutcome itu betul-betul menggambarkan anggaran yang kita anggarkan untuk didayagunakan bagi pembangunan masyarakat OKI,” tuturnya. (Asny)

Apriyanti, SPdi: Manasik Haji Bertujuan Untuk Untuk Mengenalkan Kepada Anak-Anak Rukun Islam Ke 5

Written By Berita One on Kamis, 20 September 2018 | 16.33.00

Pusat kegiatan Gugus paud,(PKG) Kabupaten Muara Enim,
MUARA ENIM, BERITA-ONE. COM-Pusat kegiatan Gugus paud,(PKG) Kabupaten Muara Enim, melaksanakan kegiatan manasik haji di Gedung Kesenian Dayang Rindu Muara Enim, Kamis (20/09/2018).

Ketua PKG PAUD Kabupaten Muara Enim Apriyanti, SPdi yang sekaligus sebagai Ketua panitia pelaksana kegiatan mengatakan, kegiatan manasik haji ini diadakan setiap tahun dan bertujuan mengenalkan kepada anak rukun islam ke 5, serta memberikan pengetahuan kepada anak anak tentang rangkaian apa saja yang dilakukan saat melaksanakan haji, untuk peserta kegiatan ini diikuti paud se Kecamatan Muara Enim; 25 paud dengan jumlah peserta 600 anak, katanya.

Sementara itu, Kadin Dinas Pendidikan Muara Enim dalam hal ini diwakili Sabdumar SPd MPd Kasih Sarpras PAUD Dinas Pendidikan Muara Enim membuka pelaksanaan kegiatan manasik haji, dalam sambutan singkatnya

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan semoga kegiatan ini bermanfaat serta dapat memberikan pengetahuan kepada anak sejak usia dini”.tegasnya.(Tas)

Ahmad Raminto Alias Totok: Proses Pelaksanaan Lelang di ULP Diduga Banyak Permainan

Ilustrasi
MUARA ENIM, BERITA-ONE. COM-Diduga banyaknya permainan  dalam proses pelaksanaan lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mendapat perhatian Pemuda pemerhati pembangunan di Muara Enim, utamanya kepada CV. Lematang Indah yang ikut dalam proses lelang proyek Rehab gedung dan jalan dalam Kabupaten Muara enim.

Pasalnya, panitia lelang di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diduga ikut bermain dan diduga merekayasa dalam penentuan pemenang lelang paket.


Tokoh Pemuda Muara Enim, Ahmad Raminto kepada beberapa awak media mengatakan, salah satu Pokja ULP diduga dalam tahap evaluasi tidak mengklarifikasi pekerjaan yang dilelang. Bahkan, disinyalir Pokja ULP tidak menghitung kemampuan pekerjaan pada saat bersamaan.

“Sebab, sesuai dengan isian kualifikasi perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat melebihi batas kemampuan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku”, kata dia.

Ditegaskan oleh Ahmad Raminto, dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, terdapat pada pasal 1 point 11 yang berbunyi, Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa kontruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.katanya.

Masih kata Ahmad Raminto, peraturan menteri PU Nomor 8 /PRT/M/2011, tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi, berdasarkan peraturan LPJK Nomor 3 thn 2017, tentang sertifikasi dan regestrasi usaha jasa pelaksana konstruksi terdapat pada pasal 1 point 17. Maka dengan ini ia berikan salah satu contoh, bahwa 1 (satu) perusahaan dapat memenangkan pelelangan, walaupun perusahaan tersebut telah melebihi batas kemampuan keuangan sebuah kualifikasi usaha kecil.

“Perusahaan CV. Lematang Indah telah memenangkan pelelangan di beberapa paket pekerjaan pada saat yang bersamaan, memenangkan 4 paket pekerjaan dengan total nilai hampir mencapai 4,4 Miliar”, ungkap Ahmad Raminto alias totok.

Merujuk pada lampiran 2 permen Nomor 3 Tahun 2017, sambungnya, dinyatakan bahwa kualifikasi K3 (Usaha kecil) kemampuan melaksanakan pekerjaan hanya sebatas 0 sampai dengan 2,5 miliar.

“Saya berharap kepada penegak hukum yang berwenang, agar permasalahan tersebut untuk segera ditindak lanjuti”, pungkas Ahmad Raminto alias Totok, Kamis (20/9/18).(Tas)

Kodim Bireuen Bersama BNNK Bireuen Gelar Penyuluhan Dan Test Urine.

Ratusan personil TNI di wilayah  Kabupaten Bireuen. menjalani test urine
BIREUEN,BERITA-ONE.COM-Dalam rangka menindaklanjuti Inpres nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi P4GN 2018-2019, Personil TNI kodim 0111 Kabupaten Bireuen, kembali menggandeng BNNK Bireuen untuk memberikan penyuluhan bahaya Narkoba dan Tes Urine bagi seluruh Prajurit Kodim 0111/Bireuen.

Kedatangan tim yang dipimpin oleh Kasie P2M BNKK Bireuen, Wardiah, A.Amd. Keb. Diterima oleh Dandim 0111 Bireuen, Letkol Inf. Amrul Huda didampingi Pasi Intel dan Pasi Pers beserta ratusan personil Kodim Bireuen.

Kegiatan  dimulai sejak pukul 08.00 WIB ( pagi )digelar di Aula Kodim diikuti oleh ratusan personil TNI di wilayah  Kabupaten Bireuen. Sebelum menjalani test urine seluruh personil  sebelumnya mengikuti kegiatan sosialisasi P4GN oleh tim BNNK Kabupaten  Bireuen dan arahan teknis kerja dari Dandim 0111 Bireuen.

Sementara Dandim 0111 Bireuen, Letkol Inf. Amrul Huda dalam arahannya menyampaikan kalau pihaknya menindak tegas bila mendapat anggotanya yang terlibat langsung dengan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, ataupun yang menjadi deking ( Bos Narkoba )tidak ada ampun dan akan langsung kita pecat menjadi tentara , hal ini sesuai dengan arahan Panglima TNI, tegasnya. Jadi kata Dandim 0111 Bireuen  perlu saya tekankan, sebagaimana prosedur dan aturan yang berlaku, bila terdapat prajurit TNI yang terbukti terlibat penyalahgunaan Narkotika maka akan diberlakukan sanksi tegas yang berujung kepada pemberhentian sebagai prajurit TNI,

Oleh karena itu dalam rangka menjalankan perintah Panglima kita  bersama - sama akan terus melaksanakan kegiatan ini pertriwulan guna menekan angka penyalahguna Narkoba khususnya di lingkungan internal Kita.

Kepala BNNK Bireuen, Saiful Fadhli, S.STP., M.Si melalui Kasie P2M, Wardiah  A. Amd Keb. menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0111 Bireuen,BNNK atau lembaga lain yang secara mandiri menginisiasi dan menggelar pelaksanaan Penyuluhan dan test urine seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan dari TNI.Karena  kami sangat terbuka untuk berkerja sama guna pelaksanaan P4GN, salah satunya dengan deteksi dini penyalahgunaan narkotika melalui inspeksi personil dengan test urine, imbuhnya. Tentunya Kami berharap, semakin banyak instansi/institusi pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan kegiatan P4GN, guna mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika, khususnya dilingkungan internalnya sendiri,  Dari kegiatan yang telah dilakukan ini, tidak  satupun ditemukan prajurit  TNI yang terdeteksi menyalahgunakan narkotika dan Kita semua berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan untuk masa yangbakan datang.( Hendra)

ZIS Tahap II, Disalurkan Baitul Mal Bireuen Sebesar Rp 3 Miliar.

Wakil Bupati Bireuen, Dr. Muzakkar A Gani, SH., M.Si menyalurkan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) tahap II tahun 2018, sebesar 3 Milya
BIREUEN BERITA-ONE.COM-Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Baitul Mal menyalurkan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) tahap II tahun 2018, sebesar 3 Milyar acara ini berlangsung Kamis (20/9/2018) di Aula lama Setdakab Bireuen.

Wakil Bupati Bireuen, Dr. Muzakkar A Gani, SH., M.Si mengatakan. Baitul Mal Kabupaten Bireuen memiliki peran yang sangat penting didalam meningkatkan dan menginventarisir sumber potensi zakat supaya jumlah penerimaan dari tahun ke tahun untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dapat terus meningkat

“Wakil Bupati mengajak semua PNS sebagai orang-orang yang memiliki tanggungjawab terhadap instansi tempat saudara bekerja untuk sama-sama mencari solusi serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui zakat, guna membantu para kaum duafa yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan,dan ini tidak mungkin untuk kita lupakan.

Kepada para mustahik, Wakil Bupati  sangat  berharap agar dapat memanfaatkan sebaik mungkin dana yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Baitul Mal.

"Mudah-mudahan dana zakat dan infak yang diterima  hari ini bisa membantu meringankan beban ekonomi  masyarakat sehari-hari.

Sementara kata Wakil Bupati bagi yang belum menerima pada hari ini Insya Allah akan disalurkan pada tahap berikutnya.

"Apresiasi setinggi-tingginya  Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada jajaran Baitul Mal yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan ZIS sehingga acara penyaluran dapat terlaksana dengan baik.

ZIS yang disalurkan kali ini, sebesar Rp2. 527.767.500, dengan rincian penyaluran zakat berjumlah Rp 1.611.248.000 dan penyalurannya infaq berjumlah Rp 916.519.500.

Jumlah penyaluran zakat dan infaq pada hari ini Rp.2.527.767.500,-. ditambah dengan penyaluran tahap-I yang lalu Rp.3.264.714.500,- maka penyaluran zakat dan infak pada tahun 2018 seluruhnya sampai hari ini Rp.5.792.482.000 Sisa dana Rp.663.930.984.

Penerimaan Zakat tahap II berjumlah Rp2.273.292.036, penerimaan infaq berjumlah Rp 918.406.448, total penerimaan zakat dan infaq tahap ke II tgl 20 September 2018 sebanyak Rp3.191.698.484.

Sementara pihak Baitul Mal sendiri mengharapkan untuk tahun mendatang barang siapa yang ingin memberikan infaq dan zakat langsung saja Ke Baitul mal Kabuoaten Bireuen,meskipun disinyalir hingga kini masih banyak instansi -  pemerintah, dan Swasta ,Sekolah ,belum bergabung bersama Baitul Mal Kabupaten Bireuen.( Hendra).
 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger