MA Agar Batalkan Putusan PN Jakarta Pusat Atas Permohonan Keberatan Dari Pemohon.


Jakarta,BERITA-ONE.COM-Terkait masalah Permohonan Kebertan yang diajukan Hartono Tanuwidjaja SHMH.MSI.CBL selaku kuasa hukum pengusaha dari Jakarta, Pavithar Prem Harjani, majelis hakim  Mahkamah Agung RI ( MA) atau Yudex Juris  agar membatalkan Penetapan NO: 13/Pid/.SUS/Keb/2020/Jkt.Ps. tanggal 21 Juli 2021.

Adapun Petitum yang diinginkan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi adalah; Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Eksepsi Termohon Kasasi.
Dalam Pokok Perkara Menerima Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Hal ini dikatakan oleh Hartono dalam memori kasasi terhadap Penetapan dalam perkara Keberatan NO: 13/Pid.SUS/Keb/2020/PN Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2021 antara Pemohon Kasasi melawan Kejaksaan Agung RI/Termohon Kasasi yang didaftarkan di Kepanitetaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 12 Agustus lalu.

Dijelaskan dalam memori kasasinya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai  Fatsal Hendrik SH memgatakan, bahwa Permohonan Ketetapan hanya dapat diajukan kepengadilan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/Inkrarcht yang menentukan kepasatian hukum  status barang bukti dalam permohomam kebetatan ini, sementara pemeriksanan pokok perkara yang ada kaitannya dengan permohonan keberatan ini, yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi No 29/Pid/Sus/TPK/2020/Pn.Jkt.Pst. atas nama Benny Tjokro Saputro masih diperiksa di tingkat Kasasi MA. Dengan demikian  Permohonan Keberatan ini oleh hakim tidak dapat diterima.

Pertimbang putusan Hakim seperti yang tersebut diatas jelas jelas ditolak oleh Hartono dengan alasan, Pertimbangan pertimbangan hukum hakim Judex Factie dalam Penetapan No: 13/Pid.Sus/Keb/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2021 disamping sebagai penetapan yang Salah menerapkan, atau melanggar Hukum Yang  Berlaku yaitu Yudisprudensi MA RI No: 759.K/Pif.Sus/2018 tanggal 11  Oktober 2028 dan Yurisprudensi NO: 329.K/Pid.Sus/2018 tqnggal 1 Oktober 2018. Bahkan apapun  Pemetapan aquo bahkan  telah ditetapkan tampa dasar hukum atau sama sekali tidak memiliki Legal Standing yang memandai. Oleh karena itu untuk dibatalkan oleh Judex  Juris.

Dengan  demikiann pengajuan Permohonan Keberatan yang duajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2020 terhadap putusan  Benny Tjokro  Saputro tanggal 26 Oktober 2020  oleh Pengadilan  Negeri Jakarya Pusat secara yuridis formal telah memenuhi syarat yang dibenarkn oleh UU yang berlaku, yaitu dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 UU RI No: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI NO: 31 tahun 1999 tentang pembwrantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga sesuai denngan kae dah hukum yang termuat dalam kedua Yurisprudensi yang telah tersebut diatas dimana syarat kondosinya sebagai berikut;

a. Secara Fakta putusan NO: 29/PId.Sus/TPK /2020/PN.Jkt.Pst dibacakan didepan sidang yangcterbuka untuk Umum, tanggal 26 Oktober  2020.

b. Putusan Aguo belum berkekuatan huk tetap.

c. Kebetatan Pemohon tidak boleh melebihi batas waktu yang dibenarkan oleh UU, yakni tidak lebih dari dua bulan. Sedengkan Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 17 Desember 2020, yang berarti masih dalam tenggang  waktu yang dibenarkan UU.

Karenanya, Keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi demi hukum harus dikabulkan oleh majelis hakim Judex Juris dengan memutus dan mmenetapkan Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Hartono menambahkan, seharusnya keberadaan dua  Yurisprudensi itu (diatas) dapat dijadikan pedoman  yang baik dan tetap bagi para majelis hakim, manakala terdapat perkara perkara yang sama atau indentik, apa lagi keberadaan awal dari Yurisprudensi aquo berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri.

Dengan demikian,  apa bila para majelis hakim memedomani dua Yurisprudensi MA tersebut, suatu hal yang pasti dapat tercapai adanya Putusan atau Penetapan yang tidak tumpang tindih dengan putusan yang lainnya.

PUTUSAN HAKIM KACAU.

Hartono Tanuwidjaja SH.MH.MSI.CBL mengatakan, putusan majelis hakim Fatsal Hemdrik dan kawan kawan  yang tidak menerima  Permohon
Keberatan yang diajukanya oleh  Pemohon Kasasi dengan  alasan perkara pokoknya (Benny Tjokro Saputro belum Inkrarcht) masih diproses pada tingkat Kasasi, adalah sangat aneh dan kacau

Sebab dalam Yurisprudensi MA  yang ada, yaitu NO: 329.K/Pid.Sus/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Yurisprudensi MA MO. 795 .K/Pid.Sus/2018 tanggal 11 Oktober mengatakan bahwa Permohonan Keberatan dapat dianukan ke pengadilan   dua bulan setelah putusan perkara pokok dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dan hal  ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi NO: 03.K/tahun 2017. Dan pada juga  Yurisprudensi 01.K/2020, Permohonan Keberatan dikabulkan yang diajukan kepengadilan  dalam tenggaang waktu dua bulan setelah putusan pokok.

" Jadi hakim Fatsal Henrik dan kawan kawan  ini bikin putusan yang mengada ada, karena berbeda dengan Yurisprudensi Yurisprudensi tersebut", kata Hartono.

Putusan Hakim ini kok begini,  telah melanggar Yurisprodensi.  Katanya hakim  sebagai wakil Tuhan, seharusnya mengetahui putusan sebelumnya.

" Apa yang bisa kita lakukan kalau ada  hakim yang melanggar Yurisprodensi? Dua hal yang bisa menjadi catatan:
1. Putusannya mengacaukan Kaedah Hukum
2. Dalam Penegakan hukum itu harus  jelas dasar hukumnya, kata pengara senior tersebut. (SUR).

Teks foto: Hartono Tanuwidjaja SH.MH.MSI.CBL.

No comments

Powered by Blogger.