Hakim dan Panitera Pengganti Dilaporkan Ke Ketua Pengadilan Negeri Jakpus.


Jakarta,BERITA-ONE.COM-Hakim karir MJ dan Panitera Pengganti (PP)  FBH  dilaporkan ke  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh  Dr (C) Elita Purnamasari SH.MH dari Law Firm Lubis, Elita, & Partners, Rabu( 8/9/2021).

Dalam laporannya itu disebutkan Hakim MJ menjadi ketua majelis dalam perkara penipuan dan penggelapan dengan NO: 557/Pid/.B.2021 atas nama terdakwa Indrianto Suryadi Pribadi alias John Lee, akan tetapi juga sebagai hakim Pengawas perkara hukum Pelapor yaitu kasus Kepailitan dengan putusan NO: 77/Pid.Sus'PKPU/2020. PN Niaga Jkt.Pst.

Penunjukan MJ sebagai ketua majelis dalam kasus pidana tersebut, Elita Purnamasari merasa keberatan karena dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan.

Laporan tentang hakim MJ ini tembusannya disampai kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI dan Kapolri.

Sedangkan PP FBH, dinilai Elira Purnamasari telah melanggar terhadap pasal 3 ayat (1) Meputusan  Ketua Mahkama Agung NO: 122/KMA/SK//VII/2013 tentang Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita (Kode Etik Panitera  dan Jurusita).

Elita Purnamasari menjelaskan, " Dalam hal ini  PP FBH telah berperilaku tidak terbuka dan tidak pantas kepada kami selaku kuasa hukum Pelapor dalam rangka kuasa hukum menanyakan kelanjutan perkara  dan jawaban sidang", katanya.

Disatu sisi, kami selaku penerima kuasa yang sah dari pelapor, maka hal  tersebut adalah hak dari kami untuk mendapat informasi terkait persidangan atas permasalah hukum yang berhubungan dengan klien  kami, tambah Elita Purnamasari .

Disebutkan Elita Purnasari,   kasus ini mulanya dari  persahabatan   klien kami Teguh Susanto  dengan terdakwa Jhon Lee. Ketika itu terdakwa Jhon Lee bilang membutuhkan uang  untuk membangun   proyek pembagunan Apartemen di bilangan jalan Penjernihan, Jakarta Pusat.

Setelah dibantu,   dipertengahan jalan pembangunan tersebut rupanya timbul kendala atas perlakuan  terdakwa. Ujung ujungnya jadi kasus,  yaitu perkara  PKPU

Sebagai Kuasa Hukum klien kami Teguh Susanto,  bila nanti terbukti secara sah dan menyakinkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  mengatakan terdakwa bersalah, sehingga putusan PKPU yang ingkrah itu cacat hukum,” jelas Elita.

" Upaya hukum kami  lakukan  karena banyak pihak  yang dirugikan. Dan  selama dalam proses PKPU, saya tidak akan menyalahkan Curator dan Hakim Pengawas, karena kita belum tahu ada dugaan tindak pidana yang dilakukan salah seorang partner debitur.", katanya. (SUR)..

Teks foto: Dr Elita Purnamasari SH.MH diapit dua asistennya

No comments

Powered by Blogger.