Didakwa Terima Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Diadili.

Teks foto: Terdakwa  Angin dan Dadan.



JAKARTA,BERITA-ONE.COM-Pengadilan Tipikor Jakarta mulai  mengadili dua pejabat Dirjen Pajak Kementian Keuangan (Kemenkeu) karena mereka menerima suap Rp 55 milyar Rabu, (22/9/2021).

Mereka yang digelandang kepengadilan itu adalah  Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Ditjen Pajak 2016u-2019 Angin Praytino Aji serta Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan 2016-2019 Dadan Ramdani. 

Dihadapan majelis  hakim yang mengadilinya Jaksa mengatakan,  terdakwa Angin dan Dadan disebut  sebagai penerima  suap dari PT Gunung Madu Plantations (GMP), PT Bank Pan Indonesia (Panin) dan PT Jhonlin Baratama (JB) dalam kurun waktu 2018 sampai 2019. 

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono mengatakan, perbuatan  kedua terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 Ditjen Pajak, yakni Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian. 

Angin, setelah diangkat menjadi Direktur P2, membuat kebijakan untuk mendapat keuntungan dari pemeriksaan kepada wajib pajak. Ia memerintahkan para supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk turut melaporkan fee saat melaporkan hasil pemeriksaan untuk pejabat struktural serta Tim Pemeriksa. Dan pembagian fee 50% untuk pejabat struktural  serta 50% untuk Tim Pemeriksa. 

Pada 2018, GMP menyerahkan uang sebesar Rp 15 miliar melalui Yulmanizar. Sebelum diserahkan ke Angin dan Dadan, uang tersebut dikonversi ke dolar Singapura. Kedua terdakwa memperoleh Sing$750 ribu.Dari Bank Panin, Wawan mendapatkan Sing$500 ribu atau setara Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan untuk para terdakwa dan Tim Pemeriksa Pajak. 

Uang tersebut lantas diserahkan ke Angin, sedangkan dari Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT JB, Yulmanizar memperoleh Sing$3,5 juta atau setara Rp 35 miliar secara bertahap. Dari angka itu, sebanyak Sing$500 ribu diberikan kepada Agus. 

Atas perbuatannya, jaksa KPK mendakwa Angin dan Dadan dengan Pasal 12 huruf a UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP subsider Pasal 11 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Kedua terdakwa tidak  mengajukan eksepsi dan hakim menunda sidang satu minggu untuk pemeriksaan saksi saksi. (SUR).



No comments

Powered by Blogger.