Prof DR OC Kaligis : Napi Buta dan Hilang Ingatan di Lapas Sukamiskin Bandung Agar Dibebaskan

Teks foto : Prof Dr OC Kaligis SH.MH



Jakarta,BERITA-ONE.COM-Beberapa nara pidana ( Napi) atau yang disebut sebagai warga binaan dan  berusia lanjut  yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas IA Sukamiskin Bandung Jawa Barat, menderita sakit berkepanjangan.

Diantara mereka  bernama T Helmi Azwari (54) tidak dapat berkomunikasi,  hilang ingatan dan sudah buang air ditempat tidur. Sedangkan Napi bernama M. Bahalwan, kondisinya juga sangat mengenaskan, dia tidak bisa melihat atau buta. Dan masih banyak lagi warga binaan lainnya disana yang keadaannya mengenaskan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Prof DR OC Kaligis SH.MH salah seorang kuasa hukum dari Klinik Hukum Lapas Sukamiskin, mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM Prof Yasonna Hamonangan Laoly SH.

M.Sc, Ph.D, meminta agar memberikan Remisi Kemanusiaan dan Grasi terhadap kedua Napi  yang sedang sakit perkepanjangan tersebut.

Surat tertanggal 29 Juni 2021 tersebut pengacara senior tersebut menjelaskan, ada kondisi beberapa warga binaan sudah lanjut usia dan sakit berkepanjangan dan harus dipapah dengan kursi roda.

Bila fakta kondisi para warga binaan tersebut dikaitkan dengan Undang-undang NO: 12 tahun 1995 Jo Permenkumham No: 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat ,Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat,  maka dengan dasar dan demi kepentingan kemanusiaan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan Remisi Kemanusiaan dan Grasi berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.

Ditambahkan oleh OC Kaligis, tujuan dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang NO: 12 tahun 1995 Permasyarakatan sudah tidak mungkin tercapai. Karena dan faktanya, Napi atau wargabinaan tersebut berada dalam kondisi tidak layak lagi untuk dibina.

KPK Tidak Berwenang.

Struktur Organisasi Pembinaan di Lapas Sukamiskin, jelas ,  Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) tidak termasuk didalamnya.Jika demikian, bagaimana mungkin KPK memberikan rekomendasi pemberian Remisi?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO: 33 /PPU-XIV/2016 menyatakan, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum telah lebih diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa mulai dari penyidikan, Penuntut,  pemeriksaan dan putusan diperadilan tingkat pertama,  banding dan kasasi. Dengan demikian KPK tidak berwenang menyatakan dan menentukan status hukum bagi seorang Napi  yang sudah berstatus sebagai warga binaan.

Bahkan untuk memberikan rekomendasi kepada Kalapas dan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Remisi sekalipun KPK tidak mempunyai kewenangan itu mengingat KPK bukan merupakan  bagian  dari Lembaga Permasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Dengan demikian bagaimana bisa KPK memberikan rekomendasi kepada warga binaan, sedangkan KPK bukan orang yang melakukan pembinaan Warga Binaan di Lapas Sukamiskin.

Berdasarkan beberapa alasan dan ketentuan  tersebut diatas, dan berdasarkan UU NO: 12 tahun 1995 Jo Permenkumham NO: 03 tahun 2018 Jo Permenkumham NO: 49 tahun 2016 yang menjamin pemberian Remisi Kemanusiaan dan Grasi berdasarkan Kemanusiaan dan keadilan bagi warga binaan yang lanjut usia dan menderita sakit berkepanjangan, maka OC Kaligis  memohon agar T Helmi Azwari dan M. Bahalwan agar segera dikeluarkan dari Lapas.

Adapun pertimbangannya bagi mereka adalah; Remisi Kemanusiaan dan Grasi yang diajukan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Tanpa adanya adanya interpensi

dan dipengaruhi oleh campur tangan Lembaga lain yang membatasi/menghalangi para warga binaan yang lanjut usia dan menderita sakit berkepanjangan untuk mendapatkan Remisi Kemanusiaan.

Hal ini juga sejalan dengan  aliran filsafat hukum progresif yang mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan   dalam satu garis. Jadi hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil.

Hukum progresif bukan hanya taat kepada formal procedural birokratis tetapi juga material substantif, yaitu berpegang teguh pada hati nurani. " Hukum itu harus berhati-hati nurani, sehingga hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", kata Prof Dr  OC Kaligis SH.MH  diakhir suratnya. (SUR).



No comments

Powered by Blogger.