Penyidik Polres Jakarta Pusat Hentikan Laporan Polisi Warga Negara AS, Dalton

Teks foto: Dalton saat ditangkap aparat Kejagungan.

Jakarta,BERITAONE.COM-Warga negara Amerika Serikat (AS)  Dalton Ichiro Tanonaka  dan PT Media media Internasional   mendapat Teguran atau Relas Panggilan/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Mei lalu. Panggilan tersebut berisi agar kedua subjek hukum tersebut menghadap Ketua pengadilan.

Sementara itu, Laporan Polisi Dalton Ichiro Tanonaka di Polres Jakarta Pusat NO: 7231/XII/Yan/.2.5/2020/SKPT PMJ tanggal 4 Desember 2020 tentang  dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu  kedalam akta otentik atau memberikan keterangan palsu, dengan terlapor Harjani Prem Ramchand, dihentikan Penyidiknya oleh  Polres Metro Jakarta Pusat sejak 16 Juni 2021.

Relas Panggilan Tegoran yang yang ditandatangani Mukhanan SH.MH selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dimuat sebagai iklan pada sebuah  harian terbitan ibu kota megatakan, memanggil  dengan resmi; I. Dalton Inchiro Tonanika warga negara USA pemegang Paspor USA NO: 212254584 dan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang diterbitkan Dirjen Imigrasi Kemenkum Ham RIAU No: 2C21JE6524AM dahulu beralamat di Apartemen Permasalahan Hijau Tower I Floor 4c Bloke B NO: 8 Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang selanjutnya disebut Termohon Eksekusi I.

Yang ke-II PT Media Media Internasional/Penggunaan II Rekompensi, dahulu berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di The East Building suite 39-01 Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E32 NO.I Jakarta 25950 dan sekarang  tidak diketahui alamatnya.

Keduanya agar datang menghadap Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan di jalan Ampera Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 jam 9.30 WIB diberikan tegoran/panggilan agar pada  tenggang waktu  8 hari terhitung sejak hari dan tanggal diberikan Tegoran ini melakukan sendiri secara sukarela putusan Mahkamah Agung RI NO: 3272/K/Pdt/2017 tanggal 17 Januari 2018 dalam perkara  Harjani Prem Ramchand  sebagai pemohon eksekusi melawan Delton Ichiro Tanonaka Termohon eksekusi I dan PT Melia Media Internasional/Penggugat II Rekompensi sebagai Termohon eksekusi II.

Menurut Hartono Tanuwidjaja SH.MH.MSI.BCL kuasa hukum Harjani, mengatakan , perkara ini bermula dari kasus perdata  antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi menanamkan modalnya/ investasi senilai Rp 500.000 dolar US pada PT Melia Media International yang katanya akan menguntungkan Termohon.

Selanjutnya Pemohon eksekusi menanamkan sahamnya 500.000 dolar US,  akan tetapi bukan menguntungkan malah merugikan, kerana ternyata  perusaan tersebut sedang merugi sehingga Pemohon menarik modal yang ditanamkan tersebut, tapi tidak direspon atau tidak dibayar  hingga terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.

Sedangkan Penghentian penyidikan laporan  Dalton oleh  Kapolres Jakarta Pusat berdasarkan  surat yang ditandangani Kasat Reskrim Komisaris Polisi Wisnu Wardana, SH, S.I.K," kata  Kamis 17 Juni lalu

Hartono mengatakan , surat penghentian penyidikan tersebut ditujukan kepada pelapor Dalton Ichiro Tanonaka. Nomor Surat: B/4680/VI/RES. 1.11/2021, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan yang   tembusannya disampaikan  kepada Terlapor.

"Surat tersebut bermaksud  untuk memberitahukan   kepada Dalton Ichiro Tanonaka bahwa laporan Polisi nya  sejak tanggal 16 Juni 2021 telah dihentikan penyelidikannya tentang  laporan Dalton terhadap terlapor Harjani Prem Ramchand karena bukan merupakan peristiwa pidana," tambah Hartono

Laporan Dalton yang menuduh Harjani  melakukan pelanggaran Pasal 266 KUHP dan Pasal 244 KUHP, kata  Hartono tidak terbukti karena tidak ada kita  memberikan keterangan palsu dan juga sumpah,  karena dokumen yang dipakai dalam persidangan perdata itu semuanya sudah divalidasi oleh hakim dan putusannya sudah inkragh, jadi mana mungkin palsu.

Laporan Dalton No. 7231 ini dia mengungkapkan rugi Rp 150 Miliar,  ini aneh. Sebab  hutangnya di saja/Dalton yang  Rp 7 Miliar (500.000 dolar US) dia tidak bisa membayar.

" Saya jadi pening. Hukum kita kacau karena, Denton yang orang  AS dan  ketahuan sebagian  recidivis seharusnya dihukum, kok malah dibebaskan oleh Mahkamah Agung", Katanya. (SUR).




No comments

Powered by Blogger.