MA Menangkan PT Farika Steel Atas Kasus Surat Garap Tanah Fiktif.

Teks foto : Hartono  Tanuwidjaja SH.MH.MSI.CBL.

Jakarta, BERITA.ONE.COM-PT Farika  Steel (PT FS) kembali memenangkan perkara di Mahkamah Agung RI atas lawannya yaitu PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara  (PTUN), melawan PT Farika Steel (FS). Hal ini dikatakan oleh kuasa hukumnya PT FS Hartono TanuwidjajaSH.MH.MSI.CBL dikantornya Jumat lalu.

Dalam putusan MA yang bernomor Register: 98.K/TUN/2021 Tertanggal 02 Maret 2021 majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini terdiri dari Dr. Yosran, SH, MHum sebagai ketua, sedangkan Is Sudaryono, SH, MH dan Dr. Irfan Fachruddin, ASH, CN sebagai anggotanya.

Dijelaskan oleh Advokat kondang Hartono Tanuwidjaja, perkara ini berawal dari Pengadilan TUN Serang No.66/G/2019/PTUN.SRG yang masuk kasasi di MA sejak 18 Januari 2021.

Sedangkan kasasi diminta atau dimohonkan oleh;
1. Kepala Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 2. PT Bandar Bakau Jaya. Sedang Termohon kasasi PT FS.

" Dalam perkara ini pihak kami  menang 3-0, atas lawan setelah diputus ditingkat kasasi. Sebab sejak peradilan pertama di Pengadilan TUN Serang, lalu banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, hingga tingkat kasasi, kami selalu menang  ", tutur kuasa hukum PT FS   Hartono Tanuwidjaja.

Sebelumnya telah diberitakan, PT FS menggugat PT BBJ di Pengadilan TUN Serang, terkait hak garap. 

Mulannya perkara ini  dari gugatan PT Farika Steel terhadap Kepala Desa Margagiri di Pengadilan TUN Serang, Banten, karena menerbitkan hak garap fiktif kepada pihak lain yakni No.590//Pemt/DS-193/070//Sekar/1999 Tanggal 01 Juni 1999.

Padahal PT FS adalah sebagai  pemegang ijin reklamasi seluas 20.000 M2 di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Karena perbuatan Kepala Desa tersebut, PT FS menggugat  di Pengadilan TUN Serang (No.66/G/2019/PTUN. SRG bertanggal 16 Desember 2019.

Gugatan ini terkait dengan penerbitan dan pengalihan Surat Keterangan Menggarap No. 590/117/Kec. Boj/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 atas nama Gunawan bin Dana.

Kemudian, Kepala Desa Margagiri membuat surat lain yakni No.400/71/DS.2007/Sekar/2019 Tanggal 20 November 2019, ternyata melanggar asas kepastian hukum. Bahkan menyulitkan pemerintahan Desa sendiri dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Sebab Camat Bojonegara sebelumnya telah menerbitkan surat keterangan Nomor: 590/117/Kec.Boj/IV/2014. Isi surat menegaskan bahwa tanah garapan yang diakui sebagai hak garapan Gunawan bin Dana Vs tidak benar adanya atau fiktif. Dengan demikian, surat keterangan hak garapan Nomor: 590/Pemt/DS-193/070/1999 yang dimiliki Gunawan Vs tidak berlaku dan tak dapat digunakan, tambah Hartono Tanuwidjaja SH.MH.MSI.CBL.
(SUR).


No comments

Powered by Blogger.