Header Ads

Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa : Hakim PTUN Bidang Pajak Perlu Ditambah.

Teks foto : Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa SH MHum bersama wartawan  Emil F Simatupang di Lodo
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Rakyat sangat mendambahkan Supremasi Hukum di negeri tercinta ini menjadi Panglima Tertinggi memang tidak terbantahkan, khususnya bagi  rakyat yang sedang mencari keadilan  dizholimi.

Sebagaimana diketahui,  beberapa hari lalu Ketua Mahkamah Agung  (MA) Prof.Dr.HM. Hatta Ali melantik 5 hakim agung dan 3 hakim ad hoc,  yang ternyata, tidak  ada satupun dari yang baru dilantik  itu merupakan Hakim Agung untuk Tata Usaha Negara (TUN).

Padahal penambahan Hakim Agung TUN merupakan kebutuhan mendesak yang dirasakan banyak pihak, khususnya bagi pemerintah yang belakangan ini seringkali kalah berperkara di pengadilan

Minimnya MA memiliki Hakim Agung bidang pajak di  TUN yang sudah sekian lama tidak ada penambahan wajah baru yang mumpuni dibidangnya. Padahal tak terbantahkan bahwa betapa masyarakat sangat mengharapkan sengketa pajak dapat diselesaikan dengan cepat dengan adanya personil hakim agung di bidang TUN yang seharusnya semakin ditambahkan seiring derasnya kasus pajak yang belakangan semakin menggila terjadi tumpang tindih dirasakan rakyat juga pemerintah.

Kenyataan ini membuat
Pakar hukum Prof. I Gde Pantja Astawa merasa prihatin dan khawatir atas dampak yang timbul dari pengajuan PK oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari segala tuntutan hukum

Belum lagi perihal salah kaprahnya lembaga kejaksaan yang belakangan menggugat putusan kasasi atas bebasnya terdakwa kasus BLBI dan lainnya sehingga terjadi suatu kebingunan ditengah masyarakat luas ketika pihak jaksa melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, padahal kata Undang Undang bahwa jaksa tidak berhak untuk melakukan PK itu.

Bahkan seorang putra terbaik  Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa SH Mhum, yang merupakan  guru besar fakultas hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung secara tegas menohok sikap jaksa yang salah kaprah tersebut.

Dia merasa prihatin dan khawatir atas dampak yang timbul dari pengajuan PK oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari segala tuntutan hukum.

Ditegaskan, tidak ada legal standing bagi Jaksa KPK, karena Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan jelas telah menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

“Jaksa KPK tidak punya hak untuk menafsirkan norma dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP. Selain itu, penafsiran yang dilakukan Jaksa KPK telah melanggar asas/prinsip hukum yang bersifat universal ‘interpretatio cessat in claris’ yang mengandung arti, kalau teks atau redaksi suatu UU telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya.

Sebab, penafsiran terhadap kata-kata yang telah jelas, berarti penghancuran (interpretatio est perversio), selain menimbulkan ketidakpastian hukum. MA dalam surat keputusannya pun sudah memberikan petunjuk yang jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan PK.

MA harus konsisten dengan keputusannya sendiri dengan menyatakan PK tersebut tidak dapat diterima demi wibawa hukum dan kepastian hukum,” tegas Prof Gde Pantja, di Jakarta belum lama ini.

Seperti diketahui,  MA  pada 28 Februari 2020 menyudahi pemeriksaan permohonan Pengajuan Kembali (PK) oleh Jaksa KPK terhadap putusan kasasi MA yang melepaskan SAT dari segala tuntutan hukum.

Pengadilan menerima kesimpulan pemeriksaan perkara dari Jaksa KPK dan penasehat hukum SAT. Pengadilan selanjutnya akan meneruskan permohonan PK tersebut ke MA untuk diputuskan.

Prof I Gde Pantja Astawan menyatakan "sependapat dengan keterangan ahli Hamdan Zoelva dan Chairul Huda dalam persidangan PK tersebut. Begitu juga dengan pandangan Prof Seno Adji di media massa,”  ketika diminta menanggapi persidangan pengajuan PK di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut.

Hamdan Zoelva dalam persidangan (14/2/2020) menerangkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 133/PUU-XIV/2016 (“Putusan MK No. 133”), MK telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tersebut.

Dalam keputusan tersebut, ditegaskan bahwa PK hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Dengan demikian telah jelas bahwa subyek yang berwenang mengajukan PK bukanlah Jaksa.

Mantan Ketua MK tersebut menambahkan, MK telah menegaskan manakala pasal ini dimaknai lain dari yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 263 tersebut adalah inkonstitusional.

Adapun ahli Dr. Chaerul Huda, S.H., M.H., dalam persidangan berpendapat Putusan MK No. 133 sudah tepat, dimana MK menegaskan bahwa norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma itu sendiri, sehingga tidak boleh ditafsirkan lain.

Ahli hukum acara pidana dari Universitas Muhamadiyah Jakarta tersebut menerangkan bahwa skema PK di desain hanya untuk terpidana dalam rangka mengoreksi putusan kasasi. Chaerul juga merujuk Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 268 Tahun 2019 yang dengan jelas menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk mengajukan PK.

Pendapat kedua ahli di persidangan senada dengan pandangan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Indriyanto Seno Adji, dalam berbagai media massa beberapa waktu yang lalu.

Ia menyatakan bahwa KPK sewajarnya memperhatikan legitimasi subjek pemohon PK yang limitatif, yaitu terpidana atau ahli warisnya. PK bukanlah hak dari penegak hukum.

Menurut Prof. Seno Adji, berdasarkan sejarahnya, PK lahir dalam sistem hukum pidana Perancis, dimana prinsipnya, PK atau revition digunakan sebagai basis perlindungan hak asasi manusia, khususnya rakyat yang mendapat perlakuan kesewenangan hukum dari penguasa.
Intinya, PK ini hanya diberikan haknya kepada masyarakat yang jadi korban kesewenangan kekuasaan.

Namun betapapun gelapnya loorong lorong menuju Supremasi hukum khususnya ditingkat MA , masih ada tersisa waktu 8 bulan lagi untuk menambah hakim agung di bidang pajak TUN dan begitu juga sikap tegas yang akan diambil oleh Kejagung ST. Burhanuddin yang harus meluruskan pola berpikir anak buahnya,  agar tidak terus menjadi cibiran masyarakat luas yang sangat mendambahkan tegaknya suatu terobosan hukum yang kuat di era kepemimpinan Joko Widodo yang tak terbantahkan merupakan Priseden RI yang ke 7 yang paling fenomenal yang sudah nyata mewujudkan harga semen dan bahan bakar dari gelapnya bumi Indonesia Timur Papua dan sekitarnya menjadi setara harganya nasional seperti di Jakarta dan momentum nasional lainnya.

Betapa bahagianya rakyat ini jika dari dua sisi hukum yang sangat krusial dan mendesak sebagaimana yang diungkapkan diatas dapat menjadi perhatian Hatta Ali dan pihak lainnya di sisa waktunya yang hanya tinggal sedikit lagi, mau membuat suatu terobosan terbenahinya dan bertambahnya personil hakim agung dibidang pajak TUN itu. (SUR).

No comments

Powered by Blogger.