Header Ads

Tim PH : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.


Teks foto: Ketua Tim PH Jhon S.E Panggabean SH.MH dkk sedang baca eksepsi.
Jakarta, BERITA-ONE. COM-Mejelis hakim yang diketuai Nun Suhaini SH yang menyidangkan perkara pidana dengan terdakwa Rihat Herijon Simanullang SH.MH dimohon dalam putusan sela nanti untuk membatalkan surat dakwaan  Jaksa demi hukum  karena tidak jelas atau obscuur libel.

Hal ini dirpaparkan dalam eksepsi yang disampaikan oleh Tim penasehat  hukum (PH)  Jhon S.E Panggabean SH.MH demgan anggota;  Ernawati SH, Daance Yohanes SH, Tgap L Panggabean SH, Nuria Roma Manueung SH, Astanaria Ginting SH.MH, Ganti Lumbantaran SH, Cun Cun SH.MH, Poltak Maruli Tua Silaban SH, Rikando Lumbanraja SH, dan Mery Yanto SH di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis, 20 Febuari 2020.

Selain itu, majelis hakim agar  menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara aquo, memulihkan harkat martabat dan nama baik terdakwa,  serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Dikatakan oleh Tim PH tentang alasannya yang antara lain; karena terdakwa adalah seorang advokat yang tunduk kepada UU advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, maka setiap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan terdakwa selaku advokat yang berkaitan dengan menjalankan profesi, haruskah terlebih dahulu dilaporkan kepda Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA), apa lagi yang berpekara adalah sesama Advokat.

Namun faktanya,  pelapor sama sekali tidak pernah melaporkan hal tersebut ke DKOA PERADI.Bahkan sebelum melakukan pelaporan atas dperkara aquo di Kepolisian, Pelapor sama sekali juga tidak pernah memgkofirmasikan surat perjanjian kerja sama penanganan perkara tanggal 17 Januari 2017 yang diduga dipalsukan oleh terdakwa selaku sesama rekan advokat yang mensyaratkan harus saling menghargai ssbagainama diatur dalam pasal 5 huruf (a) Kode Etik Avokat Indonesia (KEAI) yang mengatakan; hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi dengan sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling  mempercayai.

Dan, masih kata Tim PH,  terdakwa dalam penyidikan secara tegas mengatakan bahwa surat perjanjian kerjasama penanganan perkara tanggal 17 Januari 2017 yang diduga dipalsukan sama sekali tidak pernah dibuat oleh terdakwa ataupun digunakan oleh terdakwa, bahkan sebelumnya  terdakwa tidak pernah melihat, kecuali setelah dierlihatkan oleh penyidik.

KOMOPETENSI RELATIF
Dalam surat dakwaan Jaksa menyatakan, bahwa tersakwa Rihat Herijon Simanulang pada hari Selasa tanggal  17 Januari 2017 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Polda Metro Jaya yang terletak di jalan Jenderal Sudirman NO: 55 Jakarta Selatan dan seterusnya, bearti tempat kejadian (locus declitie) adalah di Jakarta Selatan.

Dalam menyidangkan perkara  terdakwa,  seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq majelis  hakim perkara aquo, menyatakan dirinya tidak berwenang menyidangkan perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP.
Agumentasi Jaksa yang hanya menyebut alasan motifasi pasal 184 (2) KUHAP tanpa secara jelas, cermat menuebutkan tempat tinggal para saksi dalam isi surat dakwaan, baik mngenai pasal/norma hukum, maupun fakta fakta hukum serta saksi dslsi sebagai alat bukti, maka argumentasi pasal 84 (2) KUHAP yang diajukan oleh Jaksa tidak cukup meyakinkan, sehinga demi hukum haruslah ditolak setidak tidaknya dikesampingkan, kata pengacara terdakwa.
DAKWAAN TIDAK CERMAT,JELAS,LENGKAP
Dalam surat dakwaan Jaksa  kepada terdakawa , ditemukan fakta fakta yuridis, yaitu tidak cermat, jelas dan lengkap atau kabur dengan alasan, dalam surat dakwaan sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara  terdakwa melakukan dugaan tindak pidana yang didakwaan dan dimana terdakwa membuat surat perjanjian kerja sama penanganan perkara tanggal 17  Januari 2017 tahun 2017 yang menjadi dasar dakwaan, sehingga menjadi tidak jelas perbuatan apa yang membuat terdakwa didakwa melakukan timdak pidana yang didakwakan terebut.
Jaksa/Penuntut Umum juga tidak menjelaskan apakah surat perjanjian kerja sama penanganan perkara tersebut sudah pernah digunakan atau belum, serta juga tidak menjelaskan apakah honor Rp 1 milyar tersebut sudah duterima, siapa penerimanya dan kapan diterimanaya sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi korban  atau pihak lain.
Berdasarkan uraian diatas dan yurisprodensi Mahkamah Agung RI, maka sepatutnyalah surat dakwaan Jaksa dikatagorikan sebagai dakwaan yang kabur dan tidak jelas, sehingga surat dakwaan Jaksa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Oleh karenanya Tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menerima eksepsi dan menolak surat dakwaan Jaksa pada putusan sela nanti.
Seperti diketahui, ,terdakwa Rihat Herijon Simanullang disidang di Pengadilan Jakarta Timur dengan dakwaan pemalsuan.
Sidang ditunda sampai minggu depan untuk mendengarkan tanggapan Jaksa terhadap eksepsi Tim penasehat hukum terdakwa. (SUR).



No comments

Powered by Blogger.