Header Ads

Jaksa Agung : Kades Yang Korupsi Dana Desa Jangan Langsung dipidana


Teks foto: Jaksa Agung ST  Burhanuddin.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Jajaran kejaksaan agar tidak langsung mempidanakan kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana desa. Beri bimbingan kepada mereka (Ka des), jangan langsung harus dijatuhi hukuman atau diberi penegakan hukum," himbau  Jaksa  Agung ST Burhanuddin di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.

Jaksa Agung  menjelaskan, banyak kasus korupsi dana desa lantaran kades tidak paham mengurus administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari APBN itu.
Ketimbang langsung diproses secara pidana,  kades yang diduga menyelewengkan dana desa lebih baik dibina terlebih dahulu.

Mari kita bina mereka sehingga ke depan dana desa digunakan untuk yang dibutuhkan, tambahnya.

Sementara penegakan hukum penggunaan dana desa saat ini menggunakan sistem pengawasan keuangan negara secara umum. Padahal, menurutnya, para kepala desa jauh dari pusat tata kelola pemerintahan.

Burhanuddin meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lebih selektif menindaklanjuti kasus soal dana desa. Dia meminta setiap laporan diteliti sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Mari kita bina, sehingga langkah ke depan, dana desa betul-betul digunakan keperluan yang diperuntukkan.

Kepala desa adalah masyarakat biasa yang jauh dari sistem administrasi negara. 

Sehingga tanggung jawab pengelolaan desa berada di pemerintah daerah di atasnya. Jika  pemda tidak memberikan kursus pembekalan kepada kepala desa atau sekretaris desa, artinya kepala daerah harus bertanggung jawab. (SUR).



No comments

Powered by Blogger.