Header Ads

Kejaksaan RI Agar Pertimbangkan Secara Matang Dalam Mengambil Keputusan.

Teks foto: Komisi Kejaksaan RI dalam acara catatan awal tahun 2020.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Kejaksaan RI dimasa mendatang perlu mempertimbangkan secara matang dalam mengambil sebuah keputusan mengacu pada prinsip kehati hatian serta menurut system.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI  (KKRI/Komjak) Barita Simanjuntak SH kepada wartawan dalam  acara catatan awal tahun 2020 Komis Kejaksaan RI di kantornya  Jalan Rambe NO : 1 Jakarta Selatan Kamis,  23 Januari 2020.
Dikatakan, KK.RI mengamati peristiwa promosi dan mutasi terhadap jabatan strukrural Jaksa dilevel esalon II dan III  pada bulan Desember 2019 di  Kejaksaan RI dalam jumlah yang cukup besar.

Masalah tersebut tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI NO: KEP -380/A/JA/2019 tanggal 26 Desember 2019. Akan tetapi, dalam waktu hitungan hari, Jaksa Agung melakukan pembatalan SK untuk beberapa orang Jaksa yang telah disebutkan dalam promosi dan mutasi berdasarkan surat keputusan tersebut.

Masih kata Barita, Terkait masalah tersebut, KKRI memandang perlunya Kejaksaan RI mempertimbangkan secara  matang dalam mengambil sebuah keputusan yang memgacu pada prinsip kehati-hatian serta merit system.

Hal ini dilakukan  agar tidak menjadi preseden buruk dalam hal setiap pengambilan keputusan, dan demi terjaganya kewibawan bagi institusi Kejaksaan, kata ketua Komjak tersebut
Selain itu, dalam rangka membantu meningkatkan kinerja Kejaksaan RI, KKRI telah pula menyelenggarakn sejumlah kegiatan, diantaranya Diskusi Kelompok dengan fokus terkait dengan penugasan Jaksa diluar lingkungan Kejaksaan RI.Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Rabu 27 November 2019 di sebuah hotel.

Kegiatan itu dihadiri oleh Jaksa Aagung Mud  Pembinaan Dr Bambang Sugeng Rukmono SH.MH, peserta FGD, yang sebagian besar merupakan para Jaksa yang sedang melaksanakan tugas diluar Kejaksan RI.

Mereka menyampaikan keresahan terhadap pemberlakukan Permenpan RB NO: 35 tahun 2018 tentang penugasan pegawai negeri sipil (PNS) pada intansi pemerintah maupun diluar Intansi pemerintah yang menjadikan mereka kehilangan hak tunjangan sebagai Jaksa.

Karenanya, adalah penting bagi Kejaksaan RI melakukan langkah langkah penting mendukung penugasan yang merupakan permintaan dari intansi lain dengan institusional trust, sehingga mendorong mereka untuk dapat menunjukan performa terbaik meski bekerja diluar lingkungan Kejaksaan RI.

Hadir dalam acara ini selain Ketua KKRI Barita Simanjuntak SH, juga anggota KKRI yang antara lain, Apong Herlina, Sri Harjati, Babaul Khohir,  Bambang Wardoyo, RM Ibnu Hamzah (sebagai moderator),  Winoyo dan lainnya. (SUR).



No comments

Powered by Blogger.