KMS Herman SH.MH.MSi.CLA Terpilih Sebagai Ketua BAKUM MAKN Masa Bakti 2019-2024

KMS Herman SH.MH.MSi.CLA (paling kanan).

Jakarta,BERITA-ONE.COM-Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang saat ini di nakhkodai oleh PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan, SH Raja Denpasar IX selaku Ketua Dewan Kerajaan

YM Dr. KPH Edy Wirabumi, SH., MM dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat selaku Ketua Harian dan YM Dra. Hj. R.Ay. Yani WSS Kuswodidjoyo Pengageng Kesultanan Sumenep selaku Sekretaris Jenderal, secara resmi mengukuhkan serta melantik Kepengurusan Badan Advokasi, Konsultasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (BAKUM MAKN) masa bhakti 2019-2024 di Denpasar Bali, Jumat  4 Oktober 2019.

Peserta foto bersama.

Menurut Ketua terpilih KMS. Herman, SH., MH., M.Si., CLA  yang juga Wakil Ketua DPC PERADI Kota Bekasi dan Dosen Hukum di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta  kepada BERITA-ONE.COM (10/10/2019)  memgatakan, BAKUM MAKN didiirikan dengan  tujuan  antara lain;

1) Agar bisa berperan serta secara aktif dalam  penegakan hukum dan memberikan bantuan hukum kepada anggota MAKN pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

2) Menjaga dan membela marwah, kehormatan serta panji-panji Majelis Adat Kerajaan Nusantara;
3) Dalam rangka ingin turut serta secara aktif dibidang Penegakan Hukum dan menjadikan hukum sebagai  panglima dalam menyelesaikan setiap persoalan yg berkaitan dengan  hukum.

4) Menjadikan BAKUM MAKN sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH)  yg Terakreditasi dan sejajar dengan  OBH lainnya yg sudsh  lebih dahulu terakreditasi.

5) Menjaga kekompakan, persatuan dan kebesamaan sesama pengurus BAKUM MAKN serta saling bahu membahu dg prinsip kerja keras, kerja cerdas n kerja ikhlas dlm menjalankan tugas dibidang advokasi, konsultasi n bantuan hukum.

Setelah Pelantikan langsung ditandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan  Kesulthanan Bulungan, yang ditandatangani langsung oleh PYM Datu Hamid dari Kesultanan Bulungan dengan BAKUM MAKN yang diwakili langsung oleh Ketuanya YM KMS. Herman, guna mengurus dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh Kesultanan Bulungan sesuai dengan  ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya guna mengembalikan hak-hak atas tanah milik Kesultanan Bulungan yang saat ini banyak dikuasai oleh pihak-pihak lain secara tidak sah dan  melawan hukum.

Selanjutnya MOU-MOU berikutnya dipastikan akan segera menyusul dari Kerajaan / Kesultanan anggota Majelis Adat Kerajaan Nusantara lainnya, kata  KMS. Herman mengakhiri penjelasannya.(SUR).