Header Ads

Permudah Pemanfaatan Akses Data Kependudukan. Disdukcapil PALI Gelar Bimtek

PALI, BERITA-ONE. COM - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) gelar Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Penggunaan Akses Pemanfaatan Data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal pemanfaatan data kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.

Kegiatan yang digelar di aula Hotel Grand Charly, dibuka oleh Bupati PALI Heri Amalindo yang diwakili Staf Ahli bidang sosial, Drs. Kusmayadi. Bimtek ini merupakan satu - satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat hak akses pemanfaatan data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Dikatakan Rismaliza Kepala Disdukcapil Kabupaten PALI, bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memudahkan OPD di lingkungan Pemkab PALI dalam pemanfaatan akses data kependudukan.

" PALI sudah mendapat hak akses pemanfaatan data kependudukan. Sehingga, melalui Bimtek ini nanti akan melahirkan operator - operator di setiap instansi yang mana bisa mengakses data kependudukan. Tentunya, dengan ini akan lebih memudahkan instansi tersebut untuk mengakses data kependudukan," ujar Rismaliza, Rabu (7/8/2019).

Rismaliza juga menerangkan, OPD tersebut nantinya bisa mengakses sendiri data kependudukan berdasarkan nama, nomor induk, serta alamat sesuai apa yang diperlukan OPD itu sendiri. 

" Sebagai contoh, Dinas Pendidikan membutuhkan informasi mengenai siswa sekolah, tinggal masukkan nomor induk, maka akan muncul data mengenai siswa itu, seperti alamat, nama orang tua, dan lainnya. Jadi, dinas itu bisa akses langsung secara otomatis melalui link yang terintegrasi ke Kemendagri, tidak perlu lagi secara manual," jelasnya.

Di tempat yang sama, Dewi Anggraeni selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil menerangkan, hak akses data tersebut juga bisa mempermudah OPD dalam memberikan bantuan. Misalnya, dinas sosial, ketika butuh data mengenai warga, mereka bisa akses langsung. Namun, berdasarkan Permendagri no 61 tahun 2015, untuk kabupaten hak akses selain pada OPD di lingkungan Pemkab, juga bisa dilakukan oleh badan hukum seperti notaris, koperasi, yang bukan organisasi vertikal dengan pemerintah, katanya.

" Untuk saat ini, instansi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi percontohan. Untuk mengakses data kependudukan kita menggunakan jaringan VPN IP dan yang menghubungkan antar OPD ranahnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), ujarnya. (SH

No comments

Powered by Blogger.