Header Ads

Kemendagri Adakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dengan PT. Solusi Net Intrnusa


Preskom PT.Solusi Net Interusa Adi Prawiro, Dirjen Dukcapil Prof.Dr. Zudan Arif Fakulloh, Direktur Setiawan, dan Presdir PT.Solusi Net Internusa digisign, Willy Walanio, menunjukan MoU
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Masyarakat luas telah merasakan kemajuan teknologi berbasis komputer yang cukup pesat saat  ini  sebagai peluang besar menyikapi segala keperluan dan bisnis.

Namun demikian dewasa ini  tidak sedikit juga sejumlah oknum yang  menyalah gunakan dengan berbagai modus kejahatan di jajaring media sosial.

Apa lagi belakangan ini ramai terkait isu data e-KTP yang katanya bocor kesejumlah pihak yang banyak merugikan dan meresahkan masyarakat luas.

"Seiring dengan sejumlah isu tersebut ,  pihak Dukcapil Kemendagri dituduh sebagai penyebab bocornya data itu.
Mungkin masyarakat lupa kalau dalam banyak urusan, seperti membuat SIM, Kartu Rekening di Bank, atau membuat kartu kredit, dan banyak hal, sesungguhnya setiap orang telah menuliskan data lengkapnya di formulir isian",
kata Prof.Dr. Zudan Arif Fakulloh Direktur jendral Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil).

Penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik antara Direktorat Jendral kependudukan dan pencatatan sipil tersebut,  dilakukan  antara  Kementerian dalam negeri dengan PT. Solusi Net Internusa di Bilangan Jalan Pecenongan Jakarta Pusat Senin 26 Agustus 2019.

Event penting ini sangat ditunggu oleh masyarakat luas, karena tak terbantahkan bahwa Era digital semuanya haruslah memenuhi faktor efisiensi, fleksibilitas, dinamis dan keamanan.

PT Solusi Net Internusa boleh berbangga, sebagai salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik
atau Certification Authority yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan informasi mendapat kepercayaan dari pihak pemerintah untuk melakukan keabsahan tanda tangan digital, sebagai yang menjadi harapan Presiden Joko Widodo.

Dalam hal ini PT Solusi net Internusa menghadirkan tanda tangan elektronik dengan brand DIGISIGN.ID.

tanda tangan Elektronik menjamin legalitas dan keamanan sesuai dengan Peraturan menteri komunikasi dan informasi no 11 tahun 2018.

Sistem Tandatangan Elektronik telah didukung oleh Otoritas jasa keuangan yang telah mengeluarkan Peraturan OJK No 77 tahun 2016,   yang mengharuskan penyelengara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menggunakan tanda tangan elektronik yang terverifikasi.

Kebutuhan Pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik merupakan hal yang sangat krusial bagi penerbitan sertifikat digital sebagai dasar penggunaan tanda tangan elektronik, hal ini dibutuhkan agar pemilik tanda tangan elektronik dapat diverifikasi dan di konfirmasi identitasnya didunia digital.

Sebelumnya Willy Walanio yang menjabat sebagai Presdir PT. Solusi Net Internusa (digisign), dalam pengantar singkatnya menyebutkan secara lugas mengatakan,
"Dengan adanya pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik, sebagai dasar sertifikat elektronik, dokumen yang di tanda tangani nirsangkal dan tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kelebihan dari tanda tangan elektronik dapat mengefisiensikan cost, memberikan keleluasaan flexibilitas dan dinamis kepada para pelaku industry maupun bisnis di Indonesia." kata Willy dihadapan sejumlah media.

" Ditandatanganinya kerja sama ini, maka desakan publik akan secepatnya pihak kami dan instansi terkait lainnya akan segera merealisasikan penggunaan tanda tangan digital ini, guna keamanan dan kenyamanan konsumen dan pelaku bisnis.bisa lebih baik lagi kedepan, dan pastinya sangat aman dari segi privasi dan kebutuhan umum lainnya." pungkas dirjen dukcapil yang selama ini mengurusi soal e-KT. (SUR).



No comments

Powered by Blogger.