Header Ads

Empat Pejabat Yang Rugikan Negara Rp 55 Milyar Lebih Dituntut Hukuman 31 Tahun Penjara


Kapuspenkum Kejagung Dr. Mukri SH.MH.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Sebanyak 4 pejabat yang merugikan negara Rp 55 milyar lebih oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut hukuman selama 31 tahun penjara. Selain itu  mereka juga diwajibkan untuk membayar uang denda dan  pengganti di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 5 Agustus 2019.

Hukuman penjara kepada  mereka itu dengan rincian;
Pertama, terdakwa Eka Wahyu Kasih, mantan Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia,  dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp 1  miliar subsidiair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp. 55 milyar lebih subsidiair 6 bulan kurungan.

Kedua, terdakwa FX. Koeswojo , mantan Kepala Divisi Usaha PT. PANN (Persero)/ mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT. PANN (Persero)] dengan pidana penjara selama 7  tahun,  denda Rp. 200 juta  subsidiair 4 bulan kurungan.

Ketiga, terdakwa Gompis Lumban Tobing , mantan Kepala Divisi Keuangan PT. PANN (Persero) dengan pidana penjara selama 8  tahun denda       Rp. 200 juta  subsidiair 4  bulan kurungan.

Keempat, terdakwa Bimo Wicaksono mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT. PANN (Persero)/ mantan Direktur Operasi PT. PANN (Persero), dengan pidana penjara selama 4 tahun,  denda Rp. 200 juta  (dua ra subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

Kapuspen Kejagung DR. Mukri SH.MH mengatakan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang beranggotakan Jaksa Satgassus P3TPK Kejaksaan Agung dalam requisitornya mengatakan; para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi jual beli anjag piutang antara PT. Kasih Industri Indonesia (PT. KII) dan PT. PANN (Persero) pada bulan Juni 2007 sampai dengan Februari 2012 yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua Majelis Hakim yang menyifangkan perkara ini  memberikan waktu kepada para Terdakwa/ penasehat hukumnya  untuk mengajukan nota pembelaan sidang pada hari  Jum’at 9 Agustus 2019.

Kasus  korupsi ini   berawal dari Dr. dr. Eka Wahyu Kasih, S.Pd, SH.,MH.,MM selaku Direktur Utama PT. Kasih Industri Indonesia bersama-sama dengan Bimo Wicaksono selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. PANN (Persero) /atau selaku Direktur Operasi PT. PANN (Persero), Gompis Lumban Tobing selaku Kepala Divisi Keuangan PT. PANN (Persero) dan FX. Koeswojo selaku Kepala Bagian Supervisi/ atau selaku Kepala Divisi Usaha PT. PANN (Persero) sekaligus Tim Pelaksana kegiatan Factoring di PT. PANN, pada bulan Juni 2007 sampai dengan Februari 2012 bertempat di kantor PT. Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT. PANN) jalan Cikini IV Nomor 11 Jakarta Pusat.

Mereka  secara melawan hukum Dr. dr. Eka Wahyu Kasih, S.Pd.,SH.,MH.,MM menjual piutang kepada PT. Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT. PANN) atas invoice tagihan terhadap PT. Indonesia Power yang belum timbul sebagai anjak putang dan belum memenuhi syarat untuk dianjak piutangkan.

Selanjutnya  terdakwa FX. Koeswojo selaku Tim Pelaksana kegiatan Factoring di PT. PANN yang berkewajiban untuk memverifikasi keabsahan dan kebenaran persyaratan semua anjak piutang agar sesuai ketentuan tentang anjak piutang dan pembelian putang oleh PT. PANN dari PT. KII sudah memenuhi prinsip kehati-hatian namun, tidak dilakukan oleh FX. Koeswojo.

Akan tetapi  kemudian disetujui juga untuk tetap diproses oleh Bimo Wicaksono dan Gompis Lumban Tobing, sehingga terjadi pembelian piutang kepada PT. KII oleh PT. PANN namun akhirnya PT. KII tidak mengembalikan uang tersebut, sampai terjadi kemacetan di tahun 2012 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-807/D5/2/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 55 milyar lebih. (SUR).


No comments

Powered by Blogger.