Header Ads

Mabes Polri Ternyata Telah Mengeluarkan Surat SP3 Untuk Laporan Ny Maria Magdalena

Suasana Sidang Mediasi 
Jakarta,BERITA,ONE.COM-Diam diam, ternyata pihak Kepolisian Mabes Polri  telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan (SP3) terhadap laporan Ny. Maria Magdalena Adriayati Hartono yang dilakukan 11 tahun silam.

Hal ini terungkap dalam  sidang perdata pada tahap mediasi dengan hakim Mediator  Dul Husen SH  yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 9 Juli 2019.

Terungkapnya hal tersebut setelah hakim menjelaskan arti  mediasi.

" Saya kira para pihak sudah mengerti  apa yang dimaksud Mediasi, yaitu melakukan musyawarah guna mencari  menyelesaikan dalam  perkara ini", kata hakim.

Lanjut hakim, " Saya mau bertanya kepada Penggugat, apakah masih terbuka untuk melakukan hal ini/mediasi".

Penggugat ", bagi saya masih terbuka, pak hakim", kata Alexius TantrajayaSH.MH menjawab.

"Bagaimana dengan Tergugat 8,9,10 (pihak kepolisian/Mabes Polri)," tanya hakim.

" Sudah tertutup. Karena kami telah mengeluarkan SP-3 ",  tutur kuasa hukum Mabes Polri.

Mendengar pernyataan seperti ini rupanya Penggugat tercengang dibuatnya lalu, " Kalau memang
laporan  Ny. Maria sudah di SP-3, kapan. Tahun 2010  atau tahun 2011. Tanggal berapa dan bulan apa", tanya  Penggugat Alexius Tantrajaya dengan suara  sedikit keras.

Lalu dijawab oleh kuasa hukum Mabes Polri dengan mengatakan, tidak tahun 2010 atau tahun 2011. Tapi sekitar dua minggu lalu,  bulan Juni   2019.

Mengetahui laporan Ny. Maria sudah di SP-3 oleh Mabes Polri, maka Alexius Tantrajaya sebagai kuasa hukum pelapor minta kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi  semua pengeluaran dan honor yang harus diterimanya dari klienya/Ny. Maria  sejak tahun 2008,  yang diperkirakan sekitar Rp 1,1 milyar seperti dalam petitum gugatan ini.

Dengan pernyataan  adanya SP-3 tersebut, maka  mediasi sudah dianggap  tertutup, hakim mediasi pun  menunda sidang 1 minggu mendatang untuk memberi kesempatan kepada kuasa para tergugat  agar menyampaikan  tanggapannya atas hasil  persidangan mediasi  hari ini, tidak lama kemudian hakim  aidang d

Alexius Tantrajaya SH.MH
mengugat Presiden dan 9 lembaga negara lainnya yaitu; Pemerintah Indonesia (Presiden), Ketua DPR, Ketua KPK, Ketua Kompolnas,  Ketua Komnas HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI, masing  masing sebagai tergugat I sampai dengan IX. Sedangkan  Ketua Ombudsman selaku Turut Tergugat.

Dan gugatan ini sudah yang ketiga kalinya. Pertama dilakukan olehnya  sebagai Advokat. Kedua Sebagai Kuasa Hukum Ny. Maria Magdalena. Dan yang ketiga sebagai Advokat lagi dengan  menambah pihak.

Alasannya, ketika tahun 2008,  Ny Maria melaporkan kasus pemalsuan Akta Waris ke Mabes Polri menyangkut warisan peninggalan mendiang suaminya, Denianto Wirawardhana, yang akan dikuasai oleh keluarga almarhum.

Padahal yang berhak atas warisan itu adalah dua anak hasil perkawinannya dengan almarhum, serta seorang anak yang bermukim di Jerman, hasil perkawinan Denianto Wirawardhana sebelumnya dengan wanita warga negara Jerman.

“Perkara klien kami mengendap begitu lama. Bayangkan saja, Ny. Maria melapor pada tahun 2008 , hingga 2019 ini polisi belum memproses. Itu artinya, sudah 11 tahun lebih laporan klien kami digantung. Tidak jelas alasannya. Dan  laporan itu  No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8  Agustus 2018,  perihal dugaan keterangan palsu dengan terlapor Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

Dengan berlarut larutnya penangakan kasus laporan Ny. Maria ini, rupanya telah dimanfaatkan para terlapor karena  telah berhasil mengambil uang milik Almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan sebagai deposito di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar Rp9,6 milyar  serta 2  unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara.

Alexius Tantrajaya menjelaskan tentang Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan kepada hakim  pada sidang tanggal 8 Februari 2018. "SPDP yang dimaksud tertanggal 29 Januari 2018 dari Mabes Polri kepada Kejaksan Agung RI. Padahal laporan Polisi dilakukan tanggal 8 Agustus 2008. Jadi laporan ini  mangkrak di kepolisian selama 11  tahun .

Yang aneh,   beberapa waktu setelah  laporan Polisi ini terjadi,  sudah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan,  dan ada juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya. Tapi mengapa SPDP-nya baru dikeluarkan tanggal 29 Januari 2018 lalu. Artinya,  tindakan polisi yang melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap kasus ini,  merupakan tindakan abal-abal, kata Alexius.

Dengan sisa waktu kurang lebih 1 tahun lagi kasus ini akan Daluwarsa, maka Alexius Tantrajaya SH.MH  selalu Penegak hukum mengajukan gugtan ini  ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alasannya, gugatan PMH ini  dilakukan karena  Advokat senior/Penegak Hukum Alexius Tantrajaya tersebut merasa profesinya dilecehkan.

Kemudian  mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 1,1 miliar terhadap Pemerintah Indonesia (Presiden) dan Sembilan lembaga Negara lainnya.
“Saya gugat ganti rugi sebesar Rp 1,1 miliar, baik sendiri-sendiri maupun patungan (tanggung renteng). Harus dibayar tunai, nggak bisa dicicil, kata Alexius.

Alexius sebagai advokat, dia merasa profesinya dilecehkan oleh para tergugat. “Saya menilai, mereka telah mengingkari sumpah dan janji sebagai penegak hukum,” katanya.

Sebagai penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya,” tutur Alexius.

Secara perundangan, seharusnya para tergugat memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, Ny. Maria dan kedua anaknya. Tapi nyatanya, hal itu tidak pernah dilakukan. Surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan kepada para tergugat, diabaikan selama rentang waktu 11 tahun,  tepatnya sejak tahun 2008 silam.

“ Selain kepada presiden, kami juga berkirim surat kepada lembaga-lembaga pemerintah tersebut, yang intinya meminta perlindungan hukum terhadap Maria. Tapi, jangankan perlindungan, merespon surat kami saja tak pernah dilakukan. Di mana akhirnya, kasus klien kami menggantung. Padahal batas kadaluarsanya tinggal setahun lebih, di mana laporan pidana Maria akan hangus secara hukum,” papar Alexius.

Dan sebagai advokat, katanya, dia harus profesional, bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan hukum kepada klien. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (2) UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

“Tapi sebagai penegak hukum, saya merasa para tergugat telah melecehkan saya selaku advokat, karena telah mengabaikan surat permohonan perlindungan hukum yang saya kirim kepada mereka. Dan saya beranggapan, mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum,"  katanya. Dan digugat oleh pengacara senior tersebut. (SUR).

No comments

Powered by Blogger.