Header Ads

Gugatan Terhadap Presiden Dan 9 Lembaga Negara Lainnya Sampai Pada Tahap Mediasi

Penggugat Alexius Tantrajaya SH.MH dan Putra Tantrajaya  SH.MH.LLM.
Jakarta,BERITA-ONE.COM.-Majelis hakim yang diketuai Purwanto SH dari Pengdilan Negeri Jakarta Pusat  yang menangani gugatan terhadap Pemerintah/Presiden dan 9 lembaga negara lainnya dengan Penggugat Pengacara senior Alexius Tantrajaya SH MH menunda sidang sampai minggu  mendatang untuk Mediasi.

Pada persidangan hari ini, para tergugat yang tidak hadir  dalam sidang ada dua pihak yaitu Ketua  DPR-RI sebagai Tergugat II dan Ombudman Indonesia sebagai turut tergugat yang tanpa  memberikan alasan, baik secasa langsung atau melalu kuasa hukumnya. Karena sudak ada komitmen sebelumnya, meskipun para pihak tidak lengkap,  sidang tetap berjalan.

"Kepada penggugat, saya mengingatkan,   Ombudsman Indonesia sebagai turut tergugat  sesuai Undang Undang  tidak dapat digugat karena mempunyai hak imunitet (kekebalan hukum). Untuk itu bisakah Penggugat merubah gugatannya, turut tergugat  Ombudsman agar dicoret/dikeluarkan dari gugatan ini", tanya hakim kepada Penggugat Alexius Tantrajaya SH.MH.

"Pak hakim, kami  akan  merubah gugatan untuk mencoret/mengeluarkan turut tergugat  Ombudsman dari gugatan kami, tapi setelah  Mediasi", jawab Penggugat kepada hakim.

" Penggugat, sebenarnya tidak perlu sesuadah Mediasi, kapan saja bisa, yang penting sebelum ada jawaban gugatan dari para Tergugat", kata hakim.

" Ya, pak hakim. Kami akan  merubah gugatan untuk mencoret/ mengeluarkan Turut Tergugat Ombusdman dari gugatan setelah Mediasi", timpal Alexius Tantrjaya selaku Penggugat kepada hakim.

Selamjutnya,  majelis  hakim menunjuk Dul Husen SH.MH  sebagai Mediator yang akan  mendamaikan para pihak yang berpekara dalam gugatan ini. Maka sidang Mediasi dilakukan minggu depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Alexius Tantrajaa SH.MH Menggugat Presiden dan 9 lembaga negara lainnya itu sudah yang ketiga kalinya. Pertama dilakukan olehnya  sebagai Advokat. Kedua Sebagai Kuasa Hukum Ny. Maria Magdalena. Dan yang ketiga sebagai Advokat lagi dengan  menambah pihak.

Berawal, ketika tahun 2008 Ny Maria melaporkan kasus pemalsuan Akta Waris ke Mabes Polri menyangkut warisan peninggalan mendiang suaminya, Denianto Wirawardhana, yang akan dikuasai oleh keluarga almarhum.

Padahal yang berhak atas warisan itu adalah dua anak hasil perkawinannya dengan almarhum, serta seorang anak yang bermukim di Jerman, hasil perkawinan Denianto Wirawardhana sebelumnya dengan wanita warga negara Jerman.

“Perkara klien kami mengendap begitu lama. Bayangkan saja, Ny. Maria melapor pada tahun 2008 , hingga 2019 ini polisi belum memproses. Itu artinya, sudah 11 tahun lebih laporan klien kami digantung. Tidak jelas alasannya. Dan  laporan itu  No. Pol: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8  Agustus 2018,  perihal dugaan keterangan palsu dengan terlapor Lim Kwang Yauw, Kustiadi Wirawardhana, Sutjiadi Wirawardhana, Martini Suwandinata dan Ferdhy Suryadi Suwandinata.

Dengan berlarut larutnya penangakan kasus laporan Ny. Maria ini, rupanya telah dimanfaatkan para terlapor karena  telah berhasil mengambil uang milik Almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan sebagai deposito di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar Rp9,6 milyar  serta 2  unit Ruko di Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara.

Alexius Tantrajaya menjelaskan tentang Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan kepada hakim  pada sidang tanggal 8 Februari 2018. "SPDP yang dimaksud tertanggal 29 Januari 2018 dari Mabes Polri kepada Kejaksan Agung RI. Padahal laporan Polisi dilakukan tanggal 8 Agustus 2008. Jadi laporan ini  mangkrak di kepolisian selama 11  tahun .

Yang aneh,   beberapa waktu setelah  laporan Polisi ini terjadi,  sudah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan,  dan ada juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya. Tapi mengapa SPDP-nya baru dikeluarkan tanggal 29 Januari 2018 lalu. Artinya,  tindakan polisi yang melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap kasus ini,  merupakan tindakan abal-abal, kata Alexius.

Dengan sisa waktu kurang lebih 1 tahun lagi kasus ini akan Daluwarsa, maka Alexius Tantrajaya SH.MH  selalu Penegak hukum mengajukan gugtan ini  ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alasannya, gugatan PMH ini  dilakukan karena  Advokat senior/Penegak Hukum Alexius Tantrajaya tersebut merasa profesinya dilecehkan.

Kemudian  mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 1,1 miliar terhadap Pemerintah Indonesia (Presiden) dan Sembilan lembaga Negara lainnya.
“Saya gugat ganti rugi sebesar Rp 1,1 miliar, baik sendiri-sendiri maupun patungan (tanggung renteng). Harus dibayar tunai, nggak bisa dicicil, kata Alexius.

Alexius sebagai advokat, dia merasa profesinya dilecehkan oleh para tergugat. “Saya menilai, mereka telah mengingkari sumpah dan janji sebagai penegak hukum,” katanya.

Sebagai penegak hukum tidak dapat melaksanakan secara maksimal Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni: “Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya,” tutur Alexius.

Secara perundangan, seharusnya para tergugat memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, Ny. Maria dan kedua anaknya. Tapi nyatanya, hal itu tidak pernah dilakukan. Surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan kepada para tergugat, diabaikan selama rentang waktu 11 tahun,  tepatnya sejak tahun 2008 silam.

“ Selain kepada presiden, kami juga berkirim surat kepada lembaga-lembaga pemerintah tersebut, yang intinya meminta perlindungan hukum terhadap Maria. Tapi, jangankan perlindungan, merespon surat kami saja tak pernah dilakukan. Di mana akhirnya, kasus klien kami menggantung. Padahal batas kadaluarsanya tinggal setahun lebih, di mana laporan pidana Maria akan hangus secara hukum,” papar Alexius.

Dan sebagai advokat, katanya, dia harus profesional, bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan hukum kepada klien. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (2) UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

“Tapi sebagai penegak hukum, saya merasa para tergugat telah melecehkan saya selaku advokat, karena telah mengabaikan surat permohonan perlindungan hukum yang saya kirim kepada mereka. Dan saya beranggapan, mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum. Wajar jika saya menggugat,” ujar Alexius. (SUR).


No comments

Powered by Blogger.