Header Ads

Dua Tersangka Kasus BLBI Yang Rugikan Negara Rp 4'8 Triliun

Tersangka Samsul Nursalim
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Negara Indonesi (BDNI) Samsul Nursalim (SJN) dan Istrinya Itjih Nursalim (ITN) dipanggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam  proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN

Pemeriksaan terhadap keduanya akan dilakukan
di Gedung  Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan , Jumat, 28 Juni 2019 pukul 10.00
Terkait maslah tersebut,  surat panggilan untuk dua tersangka telah dikirimkan ke lima alamat di Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah para tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan,  Kamis, 20 Juni 2019.
Sedangkan Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, sejak Jumat, 21 Juni 2019, yaitu: 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.
Selain mengantarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.
Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura.

SJN dan ITN diduga melakukan misrepresentasi terkait dengan piutang petani petambak sebesar Rp4,8 triliun. Misrepresentasi tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun.

Pasalnya, saat dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet dan hanya memiliki hak tagih sebesar Rp220 miliar.

Siaran Pers KPK menhatakan , atas perbuatan tersebut SJN dan ITN disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SUR).

No comments

Powered by Blogger.