Home » , , , » Kejagung Bongkar Penyalahgunaan Kewenangan Pemberian IPPKH.

Kejagung Bongkar Penyalahgunaan Kewenangan Pemberian IPPKH.

Written By Berita One on Sabtu, 28 Oktober 2017 | 05.14.00

Jakarta,BERITA-ONE.COM-Duagaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI,  dan  penyalahgunaan yang  menyangkut ekspor Nikel oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, penyidikannya terus ditindaklanjuti oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan agenda  pemeriksan saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Drs. M. Rum SH.MH mengatakan pada Kamis lalu .Tim Penyidik telah mengagendakan dan melakukan pemanggilan secara patut terhadap 2 (dua) orang saksi, yaitu
Bowo Heri Satwoko,  Kasubdit Penggunaan Kawasan Wilayah Hutan dan Dr. Ir. Bambang Setiawan  Dirjen Minerba dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Kedua saksi  hadir memenuhi panggilan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksan  pada pokoknya Bowo Heri Satwoko menerangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT. KPT) kepada Menteri Kehutanan dimana, salah satu persyaratannya tidak terpenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut.

Sementeta itu, Dr. Ir. Bambang Setiawan menerangkan mengenai pertimbangan teknis dalam permohonan ijin prinsip penggunaan kawasan hutan di Halmahera Timur oleh PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang.

Kapuspenkum menambahkan, Berdasarkan  perhitungan sementara,  kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai Rp. 739.515.450,- dan US$ 43.799.698,23.

Tim Penyidik dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini telah memeriksa saksi sebanyak 36 orang .

Seperti yang  terungkap senelumnya bahwa,  pada tahhun 2009 Menteri Kehutanan menerbitkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan dari rekomendasi Gubernur Halmahera Timur yang dipalsukan, sehingga mengakibatkan kerugian Negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) .

Masih kata Drs .M Rum SH .MH,  sebagai tersangka dalam kasus ini adalah “S” ,  manan Kepala Badan Planologi Kementerian Kehutanan , yang  didasari dengan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-62/F.2/Fd.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017. (SUR).
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger