Home » , , , » Dua Fraksi Eksekutif Tidak Bisa Bekerjasama Dengan Fraksi Lainnya Di DPRD Muara Enim

Dua Fraksi Eksekutif Tidak Bisa Bekerjasama Dengan Fraksi Lainnya Di DPRD Muara Enim

Written By Berita One on Selasa, 30 Mei 2017 | 03.57.00

Umam Pajri.
MUARA ENIM, BERITA-ONE.COM-Rapat Paripurna ke empat dalam Rangka roling alat kelengkapan DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2014-2019,yang digelar, selasa(30/5/2017) diruang Rapat Gedung DPRD Muara Enim

Dalam agenda tersebut 5(Lima) Fraksi sudah mengusulkan daftar Nama-Nama tersebut, sementara 2(Dua) Fraksi yang belum mengusulkan yakni Fraksi Golkar dan praksi PPP,Kedua Praksi ini tidak menyampaikan alasan tertulisa apa alasannya,sehingga rapat Paripurna tersebut tidak ada keputusan, dengan tidak didukungnya kedua Fraksi besar ini akhirnya Rapat Paripurna DPRDKe Empat Dalam Rangka Roling Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 di Skor oleh Pimpinan Rapat Aries HB, SE, akhirnya Pimpinan Rapat Meningalkan Ruang Sidang,  dan Rapat di Ambil Alih oleh Anggota DPRD Muara Enim yang didukung oleh 5(Lima) Fraksi 7(Tuju) Partai Politik, 23 orang anggota.

Rapat Paripurna dilanjutkan oleh Anggota DPRD Muara Enim, diantaranya Mardiansya,SH, Subhan,Pardianto,Umam Pajri dari Partai PKS.

Dikatakan juga oleh Faizal Anwar, SE diruang sidang, Akhirnya rapat paripurna ini tertunda, ini menyatakan sikap dari semua anggota Fraksi,dan Peringatan bagi Pimpinan harus dengan teliti, mudah- mudahan ini pembelajaran bagi kita.ujarnya

Sementara itu dikatakan juga oleh mardiansya Anggota DPRD Muara Enim yang mengaambil alih Pimpinan sidang, ia mengatakan dengan tegas, "yang tidak menjalan tatip dan yang tidak menyampaikan usulan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Muara Enim masa jabatan 2014-2019 adalah Partai Golkar dan Partai PPP, kedua Partai Besar di kabupaten Muara Enim ini tidak memberikan alasan tertulis, mengapa mereka tidak membuat usulan,kita tidak tau apa alasannya.ujar Mardiansyah

Ditegaskan oleh Umam Pajri Anggota DPRD Muara Enim dari Partai PKS,ia mengatakan, Kesepakatan pada unsur pimpinan yang ada Fraksi Golkar dan Fraksi PPP dalam tanda kutif, dia tidak bisa hadir,secara tertulis tidak ada alasannya yang disampaikan, kami menghendaki Fraksi Golkar dab Fraksi PPP harus dipilih secara demokrasi,dan itu harus melalui poting, tegasnya

Lanjut Umam, "Kalau terus-terusan dan ini berlarut-berkarut,ini akan menghambat program pihak eksutif,dan ini akan merugikan Rakyat Kabupaten Muara Enim, dan kedua Fraksi itu(Golkar dan PPP-Red) menginginkan untuk menjadi ketua praksi,perlu diketahui sebulum tanggal 18 juni 2017, habis masa jabatannya, jadi Alat Kelengkapan Dewan(AKD) yang baru,ini harus diagendakan di Banmus sebelum diadakan rapat paripurna.tegasnya.

"Kedua Partai Eksekutif di Kabupaten Muara Enim Golkar dan PPP, ternyata Kedua Fraksi ini kan tidak Bisa bekerjasama dengan Fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Muara Enim, kalau ini gagal atau tidak selesai-selesai semua program yang dicanangkan pemerintah kabupaten Muara Enim semuanya itu Ilegal semua, dan tidak bisa di pertangung jawabkan, tolng ini harus kita pikirkan bersama  demi kemajuan Kabupaten Muara Enim ini, dan tidak ada unsur pimpinan,yang berkeinginan untuk menjadi unsur pimpinan.kata Umam Pajri.

Saya juga berharap,untuk kesuksesan dewan,agar segera dan secepat mungkin usulkan nama Fraksi tersebut ke sekretariat,jangan sampai menghambat kawan yang lain.Pungkas Umam Pajri. (PIN)
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Support : WebMaster | Jun Manurung Copyright © 2011. Berita One - All Rights Reserved
Template Created by Posmetro Ciber Group Proudly powered by Blogger